Menu

Mode Gelap
Istana Tanggapi Mens Rea: Nikmati sebagai Stand Up Comedy Pererat Sinergi, LSM Garda Timur Indonesia Jalin Silaturahmi dengan Kodaeral VIII Manado Melalui Letkol Rudy Strategi Prabowo Biayai Program Besar: Dari Hilirisasi-Sita Kebun Sawit Ilegal Program Sekolah Rakyat untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan Pegawai SPBG Mudah Jadi ASN, Guru Honorer Puluhan Tahun Terabaikan Pakar UI Kritisi Piagam BoP yang Dinilai Langgar Kedaulatan RI

POLITIK

Pemicu Kemarahan Rakyat: Gaya Hidup Mewah Pejabat

badge-check


					Foto: dok. Kompas Perbesar

Foto: dok. Kompas

INAnews.co.id, Jakarta– Gaya hidup pejabat negara kembali mendapat sorotan tajam. Mantan Sekjen BUMN Muhammad Said Didu menyatakan bahwa rakyat marah menyaksikan kemewahan dan tingkah para wakilnya di DPR yang dinilai tidak sensitif terhadap kesulitan hidup masyarakat.

“Rakyat kuat menahan kesulitan hidup, tapi tidak kuat menahan lapar saat menyaksikan anggota DPR di gedung DPR joget-joget dan di gedung istana pejabat-pejabat berjoget,” tegas Said Didu lewat channel YouTube-nya, Senin.

Dia menyoroti besarnya penghasilan resmi anggota DPR yang mencapai Rp230 juta per bulan, belum termasuk tunjangan perumahan Rp50 juta dan berbagai tunjangan lainnya. Menurutnya, angka ini sangat tinggi dan timpang dibandingkan dengan keadaan rakyat.

Selain itu, Didu juga mengkritik kemewahan kantor pemerintah dan fasilitas pejabat. “Kantor termewah di berbagai daerah adalah kantor pemerintah, kantor polisi, kantor aparat. Itu mewah sekali.. Orang sering ke luar negeri melihat kantor-kantor di luar negeri itu sangat sederhana,” ujarnya.

Ia menambahkan, kemewahan ini menciptakan “kasta tersendiri” dan justru memicu banyak orang ingin menjadi pejabat bukan untuk melayani, melainkan untuk menikmati fasilitasnya. Said Didu mendesak Presiden Prabowo untuk menyederhanakan dan menyetarakan kembali kehidupan pejabat dengan rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Program Sekolah Rakyat untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan

26 Januari 2026 - 15:43 WIB

Pegawai SPBG Mudah Jadi ASN, Guru Honorer Puluhan Tahun Terabaikan

26 Januari 2026 - 14:43 WIB

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Populer POLITIK