Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

NASIONAL

Mengungkit 10 Tahun Jokowi Menyebabkan Kemerosotan Kesejahteraan Rakyat

badge-check


					Foto: Presiden Jokowi, ketika usai meninjau panen kopi di Lampung Barat, Lampung, Jumat, 12 Juli 2024/tangkapan layar Perbesar

Foto: Presiden Jokowi, ketika usai meninjau panen kopi di Lampung Barat, Lampung, Jumat, 12 Juli 2024/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat melancarkan kritik pedas terhadap kondisi perekonomian Indonesia selama 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo, yang dinilai menyebabkan kemerosotan kesejahteraan rakyat (setidaknya dirasa sampai saat ini).

“Kaum buruh merasakan betul – kelas menengah anjlok, Pak. Yang berpenghasilan (puluhan/ratusan) juta menjadi rawan miskin, menjadi supir ojek online,” tegas Jumhur dalam wawancara dengan Refly Harun, Selasa.

Jumhur menyoroti fenomena banyaknya lulusan sarjana bahkan S2 yang terpaksa menjadi driver ojek online karena tidak ada pilihan pekerjaan lain. Menurutnya, ini bukan prestasi penciptaan lapangan kerja yang menggembirakan.

Penyebab utama yang diidentifikasi Jumhur adalah kebijakan impor dengan predatory pricing yang membuat pabrik-pabrik lokal tutup.

“Gudang-gudang di kawasan industri yang dulunya pabrik, sekarang berubah jadi gudang barang-barang impor. Industri berubah menjadi pedagang,” jelasnya.

Jumhur juga mengkritik masuknya tenaga kerja asing hingga ratusan ribu orang, bahkan untuk pekerjaan kasar yang seharusnya bisa dikerjakan orang Indonesia, yang dinilainya melanggar konstitusi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

Populer NASIONAL