Menu

Mode Gelap
KPA Desak Pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria HTN 2025, Partai Buruh Desak Pelaksanaan Reforma Agraria Sejati IKN Jadi Ibu Kota Politik: Pemerataan atau Sekadar Perpindahan Fisik? Rupiah Kamis Melemah Harga Emas Antam Kamis Turun Tipis IHSG BEI Kamis Menguat

UPDATE NEWS

Warga Cilincing Minta Pisah Dari Jakarta dan Jadikan Kabupaten, FMRM : Ini Teguran Kepada Pemprov dan DPRD

badge-check


					Warga Cilincing Minta Pisah Dari Jakarta dan Jadikan Kabupaten, FMRM : Ini Teguran Kepada Pemprov dan DPRD Perbesar

INAnews.co.id,  Jakarta–  Berapa titik spanduk dipasang masyarakat bertuliskan ingin memisahkan diri dari Provinsi DKI Jakarta dan mendirikan Kabupaten Cilincing bagian dari Jawa Barat.

Menurut Ketua Forum Massa Rakyat Marunda (F-MRM) Didi Suwandi, sampaikan dalam era demokrasi dan keterbukaan adalah hal biasa siapapun menyuarakan aspirasinya.

“Mungkin perlu ada kajian mendalam terkait ini, akan tetapi dalam prespektif demokrasi gerakan ini adalah sebuah koreksi besar kepada jajaran Pemerintah DKI jakarta, DPRD DKI dan DPD perwakilan DKI Jakarta,” kata Didi kepada Redaksi pada Kamis 25 September 2025.

Sambungnya, kekecewaan warga Cilincing ini jangan dianggap sebelah mata oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD.

“Artinya ada permasalahan yang harus segera diselesaikan baik secara kebijakan politik anggaran didalam, termasuk pembangunan infrastruktur dan koordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat,” kata Didi.

Lanjutnya, Cilincing sebuah wilayah yang memang bersinggungan dengan alur lalu lintas dan kawasan Industri, namun keberadaan nelayan disana masih belum mendapatkan perhatian Pemprov DKI Jakarta,  belum lagi permasalahan agraria.

“Hal tersebut harus segera dicarikan solusi yang tepat sehingga ketimpangan ekonomi, pendidikan dan angka pengangguran, dan kemiskinan, polusi udara , harus diselesaikan,” katanya.

Beton laut menjadi kekecewaan Warga Cilincing, karena mereka banyak beraktivitas di laut .

“Munculnya keinginan warga Cilincing untuk berpisah dari DKI Jakarta dan menjadi Kabupaten dari Pemprov Jawa Barat adalah hal wajar dan harus disikapi dengan segera lakukan pembenahan dan koordinasi pemerintahan pusat. Kami merasa gerakan tersebut adalah bagian kritik yang harus disikapi, dan bukan  gerakan yang harus tabu didengarnya,” tutupnya.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

KPA Desak Pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria

25 September 2025 - 11:46 WIB

HTN 2025, Partai Buruh Desak Pelaksanaan Reforma Agraria Sejati

25 September 2025 - 11:43 WIB

IKN Jadi Ibu Kota Politik: Pemerataan atau Sekadar Perpindahan Fisik?

25 September 2025 - 11:41 WIB

Populer NASIONAL