INAnews.co.id, Jakarta– Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, secara tegas menyatakan bahwa skandal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) adalah pintu masuk strategis untuk membongkar praktik korupsi yang diduga melibatkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurutnya, KPK dinilai tidak memiliki posisi untuk melakukan hal tersebut.
Petrus mengungkapkan pengalamannya melaporkan Jokowi ke KPK sejak Desember 2023, yang berujung pada penghentian proses dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat. Ia mengkritik keras mekanisme “telaah” yang dilakukan KPK.
“Bahasa ‘telaah’ itu baru dua minggu lalu KPK juga menyatakan bahwa sejak awal 2025 KPK melakukan penyelidikan dan sekarang kami masak telaah. Ini membingungkan,” ujar Petrus, dalam diskusi publik “Skandal Whoosh-Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi”, Rabu (5/11/2025), di Jakarta.
Dia membandingkan kinerja KPK dengan Koramil, yang dinilainya lebih responsif menangani laporan masyarakat. “Koramil Pulau Pabung itu masih jauh lebih bagus. Masyarakat melapor, masyarakat diperiksa, bahkan tangkap orangnya. Sedangkan di KPK, ya sudah hilang segala fungsinya,” sindirnya.
Petrus mencurigai pernyataan KPK yang mengaku telah melakukan penyelidikan hanyalah bentuk “bobokkan” atau pengalihan perhatian. “Keyakinan saya, apa yang terjadi satu tahun menurut pengakuan KPK sudah dilakukan penyelidikan itu sebetulnya mereka sedang membangun skenario untuk melindungi Jokowi dan kroni-kroninya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Petrus membeberkan bahwa alat bukti utama dugaan korupsi ini justru terletak pada Keppres yang dikeluarkan Jokowi. Dia menyebut secara spesifik Keppres No. 93 Tahun 2019 dan lainnya yang menjadi payung hukum proyek strategis nasional (PSN).
“Dengan Keppres ini dia (Jokowi) merajalela. Dia menarik posisi Keppres itu dari ketentuan pelaksanaan undang-undang… Dengan kekuasaan pemerintahan itu dia merasa itu cek kosong yang tinggal dia isi,” paparnya.
Menurutnya, terdapat kejanggalan fatal dalam pendanaan proyek Whoosh. “Sampai sekarang kita cek dia mengubah dari tidak menggunakan APBN menjadi menggunakan APBN. Kita tidak temukan ada perubahan APBN dalam bentuk undang-undang,” ujarnya. Pengecekan terhadap UU APBN 2021, 2022, dan 2023, klaimnya, tidak menunjukkan adanya anggaran untuk kereta cepat.
Petrus juga mengungkap temuan yang lebih serius, yaitu adanya aturan yang dinilai “mengamputasi” kewenangan penegak hukum. Dia menyebut ada 3 Peraturan Pemerintah dan 1 Keppres yang memerintahkan agar laporan korupsi di proyek PSN tidak langsung diselidiki Kejaksaan atau Polri, melainkan diselesaikan secara internal melalui Inspektorat.
“Dia menyalahgunakan kewenangannya dengan Keppres-Keppres ini untuk melindungi pejabat-pejabat yang ada di bawah dia,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Petrus menyerukan untuk membangun gerakan mendesak KPK menjalankan fungsinya. Dia mendesak agar KPK memanggil sejumlah nama seperti Anthony Budiawan, Ubedillah, Badrun dan Sudirman Said sebagai saksi, sebelum akhirnya memanggil Jokowi dan para mantan menteri seperti Rini Soemarno, Luhut Binsar Pandjaitan, Budi Karya, dan Sri Mulyani.
Ia juga memberikan peringataan tentang risiko sita aset pemerintah Indonesia di luar negeri oleh perusahaan China, mirip dengan kasus Karaha Bodas, jika pemerintah dianggap ingkar janji dalam proyek ini.
“Semua aset pemerintah Indonesia di luar negeri bisa kantor-kantor kedutaan, bisa kantor-kantor perwakilan pemerintah di luar negeri, semua akan disita oleh perusahaan China,” pungkas Petrus.
