INAnews.co.id, Jakarta– Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri acara yang akan digelar pada 2 Desember 2025 di Silang Monas, Jakarta. Undangan juga disampaikan kepada seluruh menteri terkait dan pejabat publik.
Ketua Steering Committee (SC) Reuni Akbar 212 2025, Ustaz Sobri Lubis menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad (23/11/2025). Ia menegaskan bahwa panitia telah mengirimkan undangan kepada Presiden dan jajaran pemerintahan.
“Insyaallah taala yang akan kita dan sudah kita undang baik itu seluruh elemen masyarakat, ormas-ormas Islam dan juga aparatur pemerintahan. Kita juga mengundang Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia, begitu juga menteri-menteri terkait maupun pejabat-pejabat publik terkait,” ujarnya.
Panitia berharap acara ini dapat mempertemukan pemerintah (umara) dengan ulama serta umat Islam untuk bersama-sama mendoakan kebaikan Indonesia dan kemerdekaan Palestina.
Ia menambahkan bahwa panitia telah mengundang berbagai pihak dari eksekutif dan legislatif. “Semua pihak baik dari pejabatnya maupun dari elemennya, baik eksekutif, legislatif, semua kita undang,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa undangan telah diterima oleh pihak-pihak terkait, namun konfirmasi kehadiran masih dalam proses. “Kami sudah mengundang, kami sudah dapat keterangan diterimanya undangan, tapi masalah hadir tidak hadir kami belum mendapat karena masih proses,” tuturnya.
Selain Presiden, panitia juga mengundang Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Menteri Pertahanan, Mensesneg, Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Reuni Akbar 212 tahun ini mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Para Penjahat dan Memerdekakan Palestina dari Penjajah.”
Acara dijadwalkan dimulai pukul 18.00 WIB dengan salat magrib berjamaah, dilanjutkan khatmul Quran, istighatah, salat isya berjemaah, pembacaan salawat dan maulid, serta sambutan dari para tokoh dan pimpinan ormas.
Panitia mengharapkan kehadiran Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahan dapat memperkuat persatuan antara pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina serta memperbaiki kondisi bangsa.
“Kita ingin menginginkan ada guyub nasional agar kekuatan gabungan antara umara dengan ulama ini menjadi kuat. Insyaallah rakyat akan bersatu, umat akan bersatu dan ini akan menjadi positif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Habib Muhammad.
