Menu

Mode Gelap
Prabowo Pernah Sebut Cagub Harus Siapkan Rp300 Miliar Maju Pilkada BAT Bank Akui Dana USD 1 Juta Dikuasai, CWIG Ultimatum Pengembalian Secepatnya CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Keamanan Susu Bayi Harus Jadi Prioritas Aksi Buruh 15 Januari Akan Digelar di DPR, Bawa 4 Tuntutan CBA: Dugaan Anggaran Pembongkaran 98 Tiang Monorel Rp100 Miliar dan Berpotensi Mark Up

POLITIK

Elit Politik Penyebab Banjir di Sumut

badge-check


					Foto: Jansen Sitindaon, dok. ist Perbesar

Foto: Jansen Sitindaon, dok. ist

INAnews.co.id, Jakarta– Jansen Sitindaon, yang juga politisi Partai Demokrat, melontarkan kritik keras terhadap jajaran elite politik dan pemerintahan Sumatera Utara, menyebut mereka sebagai penyebab utama bencana banjir dan longsor yang menewaskan puluhan orang dalam beberapa hari terakhir.

Dalam cuitan di media sosial pada Jumat (28/11/2025), Jansen yang rumahnya juga ikut tenggelam akibat banjir, secara gamblang menyatakan bahwa politisi, pejabat, dan penegak hukum di Sumut adalah aktor utama di balik bencana berulang ini karena membiarkan bahkan memfasilitasi perusakan lingkungan selama bertahun-tahun.

“Penyebab utama banjir dan bencana ini adalah: kita semua politisi, pejabat dan penegak hukum yang ada di Sumut,” tulis Jansen dalam pernyataan panjangnya yang mencuat di tengah duka warga Sumut.

Jansen menegaskan bahwa meski hujan memang turun dari langit, namun gundulnya hutan dan batang-batang pohon yang terbawa arus banjir adalah hasil tangan manusia yang diberi izin serta dilindungi oleh para pengambil kebijakan.

“Kita para politisi dan pembuat kebijakan inilah yang membiarkannya bahkan menerbitkan izin untuk dia ditebang dan dirusak,” tegasnya.

Dalam nada yang mencerminkan kekesalan mendalam, Jansen berharap seluruh politisi, pejabat, hingga penegak hukum di Sumatera Utara terkena dampak banjir atau tanah longsor agar mereka bisa merasakan bagaimana dampak bencana tersebut menimpa masyarakat.

“Semoga seluruh politisi, pejabat dan penegak hukum di Sumut saat ini rumah, tanah atau hartanya terkena bencana dan banjir ini. Saya sudah kena. Rumah kami sudah tenggelam. Harta benda kami sudah kena. Biar timbul kesadaran kita bersama untuk memperbaikinya,” ungkapnya.

Jansen mendesak dilakukannya rapat koordinasi menyeluruh pasca-penanganan bencana.

Ia mendesak gubernur, seluruh bupati, wali kota serta pimpinan partai politik segera duduk bersama untuk merombak total pola pembangunan yang selama ini merusak lingkungan di Sumatera Utara.

“Tanpa itu, bencana ini akan terulang kembali. Bahkan mungkin lebih besar,” tulis Jansen.

Ia juga menyerukan permintaan maaf kolektif dari semua elite kepada rakyat Sumut. “Atas kejadian yang memakan banyak korban jiwa dan harta benda ini kita semua politisi, pejabat dan penegak hukum di Sumut wajib meminta maaf ke rakyat Sumut,” katanya sembari mengakhiri pernyataan dengan “Saya pribadi memohon maaf.”

Bencana banjir dan longsor telah melanda Sumatera Utara sejak 24-26 November 2025, menerjang berbagai wilayah termasuk Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Hingga kini, total korban akibat bencana di seluruh Sumatera ratusan orang—puluhan meninggal dunia.

Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak 27 November hingga 10 Desember 2025 untuk mempercepat penanganan dampak bencana.

Pernyataan kontroversial Jansen Sitindaon kini menjadi perbincangan luas di media sosial, memantik diskusi tentang tanggung jawab pemerintah dan elite politik dalam menjaga kelestarian lingkungan demi mencegah bencana serupa di masa depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Prabowo Pernah Sebut Cagub Harus Siapkan Rp300 Miliar Maju Pilkada

13 Januari 2026 - 19:08 WIB

CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

13 Januari 2026 - 16:19 WIB

Keamanan Susu Bayi Harus Jadi Prioritas

13 Januari 2026 - 15:14 WIB

Populer POLITIK