INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Muhammad Said Didu mengkritik keras peran rezim Joko Widodo dalam memperkuat cengkeraman oligarki di Indonesia. Dalam unggahan YouTube Selasa (16/12/2025), ia menyoroti ironi partai yang mengklaim membela wong cilik justru membuat regulasi pro-oligarki.
“Menariknya adalah partai yang berkuasa adalah yang memakai terus jaket wong cilik. Tapi merekalah yang membikin undang-undang yang direkayasa oleh rezim Joko Widodo untuk menyerahkan kedaulatan negara kepada oligarki,” kata Said Didu.
Ia menyebut Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang Penyerahan Kedaulatan Rakyat kepada oligarki, yang memungkinkan semua hal dilakukan dengan alasan undang-undang.
Said Didu mengidentifikasi lima kedaulatan yang telah diambil oligarki: ekonomi, politik, hukum, wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam. Ia mencontohkan kasus banjir Sumatera, di mana hutan Bukit Barisan hasil reboisasi dari APBN dan utang Bank Dunia diserahkan kepada oligarki lewat izin HPH.
“Setelah pohonnya diambil, mereka kaya raya. Kemudian banjir, kemudian APBN lagi yang menanggung. Keuntungan mereka digunakan untuk menyogok kiri kanan,” jelasnya.
Yang mengejutkan, Pangdam Bukit Barisan justru menyatakan tidak ada pembalakan hutan di Sumatera Utara meski fakta menunjukkan sebaliknya. “TNI bintang dua memasang badan,” kata Said Didu heran.
