Menu

Mode Gelap
Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan Indonesia Capai Swasembada Beras Pertama Kali dalam Bertahun-tahun Percaya dengan Niat Prabowo, Frustrasi dengan Caranya 70 Juta Warga Indonesia Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis Seumur Hidup Kerawanan Pangan Papua Tetap Tinggi, Kemiskinan Jadi Faktor Utama Reformasi Polri-Kejaksaan-KPK Rampung Maret 2026?

POLITIK

Operasi Penertiban Morowali Dihentikan oleh Menhan karena Dua Alasan Ini?

badge-check


					Foto: dok. akun X Sjafrie Sjamsoeddin Perbesar

Foto: dok. akun X Sjafrie Sjamsoeddin

INAnews.co.id, Jakarta– Said Didu menduga ada dua kemungkinan mengapa Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional Sjafrie Sjamsoeddin menghentikan operasi penertiban di Morowali. Pertama, Presiden Prabowo meminta berhenti. Kedua, sedang menyusun strategi baru.

“Kalau Pak Sjafrie berhenti, diduga ada dua dugaan. Satu bahwa memang Pak Prabowo meminta berhenti. Yang kedua, lagi menyusun strategi. Mudah-mudahan yang kedua,” kata Didu dalam wawancara di Forum Keadilan TV, Senin (19/1/2026).

Jika memang diminta berhenti oleh Presiden Prabowo, Didu menilai ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, Prabowo masih segan berhadapan dengan Jokowi, oligarki, dan parpol pendukung. Kedua, penangkapan wartawan dan aktivis yang mengkritisi tambang di Morowali dengan gaya seperti menangkap teroris menjadi sinyal kepada pihak yang pro penertiban.

“Penangkapan itu bisa menjadi kode. Siapa tahu memang ada kode dari atas,” ujarnya.

Didu menyayangkan pemberhentian operasi ini karena menurutnya solusinya sangat sederhana: cabut semua fasilitas bebas pajak terhadap perusahaan yang sudah menikmati puluhan tahun tax holiday. Ia menilai tidak masuk akal memberikan tax holiday sementara Aneka Tambang, Vale, dan tambang lain yang BUMN justru membayar pajak dan tetap untung.

“Kenapa BUMN kau pajaki, perusahaan asing kau bebaskan pajak?” kritiknya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

23 Januari 2026 - 20:18 WIB

Percaya dengan Niat Prabowo, Frustrasi dengan Caranya

23 Januari 2026 - 19:15 WIB

Reformasi Polri-Kejaksaan-KPK Rampung Maret 2026?

23 Januari 2026 - 18:13 WIB

Populer POLITIK