INAnews.co.id, Jakarta– Said Didu mengusulkan penggantian tujuh menteri yang dinilai menghambat pengembalian kedaulatan Indonesia. Menurutnya, penggantian ini tidak perlu menyeluruh, cukup fokus pada posisi-posisi kunci.
“Saya tidak menyarankan persen, tapi yang pengembalian kedaulatan paling penting adalah kedaulatan hukum,” kata Didu kepada Indra J. Piliang di Forum Keadilan TV, Senin (19/1/2026).
Untuk kedaulatan hukum, Didu meminta penggantian Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK. Sementara untuk kedaulatan ekonomi, yang harus diganti adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto karena dinilai banyak yang harus dilindungi sehingga lambat, serta Menteri Perindustrian yang tidak jalan sama sekali.
Posisi lain yang harus diganti adalah Menteri Sumber Daya Manusia, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan. “Problemnya ini kan orang Jokowi semua,” ujarnya.
Didu menilai Menteri Pendidikan sudah bagus dan tidak perlu diganti. Namun ia menegaskan, orang-orang yang menyebabkan Prabowo mendapat beban dari kebijakan mereka harusnya di-out.
Ia juga menyoroti bahwa Kepala BPN dan pejabat lain yang menghalangi pengembalian kedaulatan harus berani dibersihkan oleh Sjafrie Sjamsoeddin.
“Pak Sjafrie harus membersihkan benalu-benalu yang menghalangi Menteri SDM, Kepala BPN. Harus berani sekarang,” tegasnya.
