INAnews.co.id, Jakarta– KSP M Qodari membela wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan argumen efisiensi biaya dan pengurangan risiko korupsi.
“Sistem pemilih lewat DPRD pasti biaya penyelenggaraannya jauh lebih murah daripada pemilihan langsung. TPS kita ada 1 juta seluruh Indonesia, tiap TPS misalnya 10 orang, 10 juta yang terlibat. Biayanya berapa?” jelasnya dalam wawancara dengan Helmy Yahya, Jumat (23/1/2025).
Qodari menekankan dana yang dihemat bisa dialihkan untuk program langsung ke rakyat seperti Sekolah Rakyat dan cek kesehatan gratis.
Soal demokratis, Qodari menegaskan pemilihan tidak langsung tetap demokratis. “Konstitusi kita mengatakan kepala daerah dipilih secara demokratis, tidak kemudian secara eksplisit mengatakan secara langsung. Demokratis itu bisa langsung bisa tidak langsung,” katanya.
Mengenai korupsi, Qodari yakin risikonya akan menurun. “Mengawasi 280 juta orang versus 600 kabupaten/kota kali 50 anggota DPRD, tentu akan lebih mudah,” tambahnya.
