INAnews.co.id, Jakarta– Ekonom senior Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Abdul Manap Pulungan, menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen yang dicanangkan pemerintah dalam RAPBN 2027 terlalu ambisius jika dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi domestik saat ini. Hal ini disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk “Tanggapan atas Pidato Presiden dan Pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027” yang digelar INDEF dan disiarkan melalui kanal YouTube, Sabtu (15/8/2026).
Pulungan, yang akrab disapa Ucok, mengapresiasi keberanian pemerintah menetapkan target tinggi tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa dalam sebelas tahun terakhir, target pertumbuhan ekonomi dalam APBN nyaris tidak pernah tercapai.
“Kalau kita lihat di data saya ini bahwa selama 2015 sampai 2025 kita melihat bagaimana realisasi dari pertumbuhan ekonomi itu disandingkan dengan target APBN selama periode tersebut, itu baru tercapai di 2022 sebesar 5,31 persen. Itu pun karena adanya dorongan dari faktor global berupa kenaikan harga komoditas,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa capaian tahun 2022 tersebut lebih banyak ditopang oleh windfall penerimaan perpajakan dari sektor migas akibat lonjakan harga komoditas global, bukan karena kekuatan struktural ekonomi domestik. Menurutnya, penetapan asumsi pertumbuhan yang terlalu tinggi berisiko memengaruhi penerimaan perpajakan, memperlebar defisit, dan pada akhirnya membebani perekonomian nasional.
Konsumsi Rumah Tangga Ditopang Kelas Atas
Ucok menyoroti komposisi ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga dan investasi langsung, yang bersama-sama menyumbang sekitar 80–85 persen dari pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama ini justru lebih banyak ditopang oleh kelompok kelas menengah atas, sementara kelas menengah bawah kontribusinya relatif kecil.
“Seringkali kita terlena dengan narasi bahwa kelas menengah kita itu kuat. Kelas menengah kita itu tidak kuat, rapuh, karena kelas menengah kita itu baru dipahami sebagai kontribusi konsumsi, belum pada bagaimana kelas menengah kita itu bisa digerakkan untuk produksi,” katanya.
Dari sisi lapangan usaha, ia menyebut perekonomian nasional masih bertumpu pada tiga sektor utama, yakni pertanian, industri manufaktur, dan pertambangan, sementara kinerja industri manufaktur padat karya seperti makanan, minuman, dan tekstil justru melambat.
Pengangguran Terdidik Meningkat, Kualitas Pertumbuhan Dipertanyakan
Ucok juga mengkritisi narasi penurunan angka pengangguran yang menurutnya perlu dicermati lebih mendalam. Ia menyebut penyerapan tenaga kerja saat ini didominasi sektor informal yang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil, sementara pengangguran justru cenderung meningkat pada kelompok lulusan perguruan tinggi.
“Meskipun dinarasikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita bagus, berkualitas, tapi perlu juga dilihat bagaimana kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan dilihat lebih dalam apakah memang benar-benar berkualitas atau hanya bagus di permukaan saja,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa peran sektor perbankan perlu didorong lebih besar mengingat kapasitas fiskal pemerintah terbatas. Ucok mempertanyakan anomali antara pertumbuhan kredit yang justru turun pada 2025, sementara pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat.
“Justru pertumbuhan kredit itu turun di 2025, tapi anehnya kok bisa kita tumbuh lebih tinggi. Saya juga masih mempertanyakan ini,” ucapnya, sembari menyoroti momentum pergantian Gubernur Bank Indonesia sebagai penentu arah kebijakan moneter ke depan.
Defisit Rendah Bukan Jaminan Aman
Terkait rencana belanja negara RAPBN 2027 sebesar Rp4.000 triliun dengan target defisit 2,4 persen terhadap PDB, Ucok mengingatkan agar publik tidak hanya terpaku pada rasio defisit terhadap PDB, melainkan juga mencermati nilai nominal penambahan utang setiap tahun.
“Jangan itu yang dilihat, tapi lihatlah berapa penambahan utangnya setiap tahun. Dengan defisit 700 triliun itu tuh luar biasa sekali, hampir seanggaran pendidikan,” katanya. Ia menambahkan bahwa imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia tercatat paling tinggi di kawasan Asia dibandingkan Filipina, Malaysia, dan Thailand, yang menandakan tingginya risiko fiskal di mata investor akibat pasar keuangan domestik yang masih dangkal.
Ia turut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masih menumpuk di tengah defisit yang dijaga rendah. “Yang harusnya belanja itu bisa dioptimalkan untuk belanja produktif khususnya belanja modal, tetapi masih ditahan-tahan,” ujarnya, menambahkan bahwa efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) berisiko menekan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi daerah dan mendorong pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah yang membawa risiko fiskal baru.
Dukung Fokus Human Capital, tapi Soroti Kesejahteraan Guru
Mengenai fokus pemerintah pada pembangunan sumber daya manusia melalui program seperti Sekolah Garuda dan revitalisasi rumah sakit daerah, Ucok menyatakan dukungannya secara pribadi, namun menilai ada ketidaksinkronan antara target dan langkah kebijakan di lapangan.
“Jika memang pemerintah ingin fokus memperbaiki human capital, maka perbaikilah dari awal. Gurunya dong yang harus diperbaiki kesejahteraannya. Jangan sampai dengan gaji yang terbatas itu menyebabkan guru harus mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Dukung B50 Dibanding Insentif Kendaraan Listrik
Dalam isu kemandirian energi, Ucok menyatakan dukungan lebih besar terhadap program biodiesel B50 dibandingkan insentif kendaraan listrik (EV), dengan alasan penghematan devisa. Ia menilai insentif EV selama ini lebih banyak dinikmati kalangan mampu.
“Kalau EV kita kan masih impor, tentunya perlu likuiditas dalam bentuk dolar yang itu menguntungkan negara lain, bukan diproduksi dalam negeri. Dan anehnya memang selama ini pemberian insentif itu sangat besar pada EV ini. EV ini kan insentif ke siapa? Ke orang-orang kaya,” ujarnya.
BUMN tak Perlu Banyak, yang Penting Sehat
Menyinggung reformasi BUMN, Ucok menilai jumlah BUMN tidak perlu banyak selama entitas yang ada mampu profitable dan menjalankan fungsi public service obligation (PSO) dengan baik, dengan catatan efisiensi tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Bagaimana BUMN kita tidak perlu banyak tapi dia profitable dan bisa melaksanakan PSO. Selama ini BUMN yang ada memang cenderung menjadi cost center,” katanya.
Di akhir diskusi, Ucok menegaskan bahwa kunci utama ke depan adalah menjaga kredibilitas fiskal di tengah gejolak global yang tidak dapat dikendalikan pemerintah.
“Saya lebih berpikir bagaimana kita menjaga kredibilitas fiskal, karena dalam beberapa tahun terakhir justru sumber gejolak itu dari fiskal. Repotnya, saat ini kalau kita tidak bisa menjaga fiskal di tengah-tengah gejolak global, maka dampaknya akan berat terhadap ekonomi dan dalam jangka panjang akan sulit untuk mencapai Indonesia 2045,” pungkasnya.
