INAnews.co.id, Jakarta – Kantor Atase Pertahanan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka Bangladesh dibuka kembali.
Kantor Atase Pertahanan pada KBRI Dhaka, Bangladesh dibuka oleh Dubes RI Dhaka Rina P. Soemarno dengan ditandai serah terima tugas dan wewenang pejabat Atase Pertahanan non resident.
Dari Kolonel Kav Dody M Taufik kepada pejabat Atase Pertahanan resident Kolonel Chb Mardikan.
Pada kesempatan tersebut Dubes RI Dhaka Rina P Soemarno menyampaikan bahwa sebelumnya, KBRI Dhaka pernah memiliki Kantor Atase Pertahanan yang vakum selama 21 tahun pada tahun 1983 hingga 1998.
Sejak krisis moneter tahun 1998, Kantor Atase Pertahanan pada KBRI Dhaka, Bangladesh ditutup, dan dirangkap dari Kantor Atase Pertahanan pada KBRI Islamabad, Pakistan.
Lebih lanjut Rina mengatakan Atase Pertahanan merupakan pejabat struktural TNI yang ditempatkan di Kantor Perwakilan RI dengan status diplomatik di beberapa negara akreditasi.
Tujuannya dalam rangka mewakili dan membantu Menteri Pertahanan, Panglima TNI, instansi terkait dalam melaksanakan misi diplomasi militer, kerja sama militer dan pertahanan serta misi perdamaian dunia.
“Dengan tugas membangun, memelihara dan meningkatkan hubungan dan kerja sama di bidang militer dan pertahanan di negara akreditasi resident, non¬ resident dan partner,” jelas Rina.
Pertimbangan dibuka kembali kantor Atase Pertahanan di Dhaka antara lain Bangladesh memiliki pelabuhan laut Internasional di Chittagong yang digunakan sebagai tempat bekal ulang logistik KRI yang melintas menuju dan kembali dari Afrika dan Eropa.
” Juga dapat meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan karena Bangladesh merupakan negara ketiga terbesar di dunia penyumbang pasukan perdamaian PBB yang dapat dijadikan mitra TNI,” ujar Rina.
Bangladesh dapat menjadi pasar potensial untuk penjualan produk Alutsista Indonesia, untuk memantau imigran ilegal yang banyak masuk melalui jalur laut ke Indonesia.
Kehadiran Atase Pertahanan diharapkan dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan diplomasi militer Indonesia di wilayah akreditasi.
“Oleh karena itu, Atase Pertahanan perlu untuk selalu berkoordinasi erat dengan semua pihak di KBRI Dhaka dan instansi terkait di negara akreditasi agar target kinerja diplomasi untuk kepentingan nasional tercapai”, kata Rina.
Sesuai keputusan Menteri Luar Negeri RI No. 2909/B/KP/11/2018, Kolonel Chb Mardikan, sebagai pejabat Atase Pertahanan KBRI Dhaka mempunyai wilayah kerja meliputi Bangladesh merangkap Nepal dan Bhutan.
