INAnews.co.id, Jakarta – Rokok sejak lama menjadi permasalahan kesehatan global di seluruh dunia.
Rokok menyebabkan kematian lebih dari 5 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya dan masih akan terus meningkat di masa mendatang, diperkirakan akan menimbulkan kematian lebih dari 8 juta orang pada tahun 2030.
Di Indonesia, iklan dan promosi rokok amat leluasa dan masif. Iklan-iklan rokok begitu menarik dan pesannya terkemas apik di mata orang muda.
“Sasaran iklan rokok ini umumnya anak-anak muda yang akan menjadi konsumen pengganti generasi pendahulunya yang sudah mati,” ucap Seto Mulyadi , Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).
Sementara itu menurut Kak Seto sapaan akrabnya , Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Pasifik yang belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) yang dicanangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2003.
“FCTC di antaranya mengatur promosi atau iklan rokok, melarang perokok merokok di tempat umum, dan membatasi konsumsi rokok dengan menaikkan cukai rokok,” jelas Kak Seto pada acara “Peran Strategis Radio Publik untuk Tidak Menerima Iklan,Promosi dan Sponsor Rokok,” Selasa, 12 Maret 2019.
Indonesia belum memiliki aturan soal larangan iklan rokok di berbagai media (menurut WHO tahun 2013).
Dalam menyikapi itu , LPAI beserta Jaringan Anti Tembakau dan dengan di dukung oleh media mengeluarkan Rekomendasi.
Kemudian LPAI meminta revisi atas UU No.32 tahun 2002 , tentang penyiaran dengan memasukan dictum zat adiktif lainnya adalah produk rokok sebagai produk yang dilarang secara total menayangan dan/atau menampilkan iklan, promosi dan sponsor rokok di seluruh media penyiaran public.
Yang ketiga melakukan revisi atas PP no. 109 tahun 2012 dan mendorong adanya revisi UU No. 35. Tahun 2014. Tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2002. Tentang perlindunngan anak, khususnya pasal terkait yang menyatakan zat adiktif lainnya.
“Dengan mamasukan secara tegas Rokok mengingat rokok secara ilmiah di nyatakan sebagai Zat Adiktif, hal ini sebagai bentuk kebijakan hukum negara dalam memberikan perlindungan anak,” tegas Kak Seto.
Ditambahkan Kak Seto ,perlu adaya revisi keputusan Menteri Sosial No. 146/HUK/2013.
” Saya ajukan dengan memasukan pada salah satu kriteria bahwa keluarga miskin yang tidak merokok menjadi prioritas penerima program bantuan sosial,” ujar Kak Seto.
