Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

UPDATE NEWS

Marsinah Diusulkan Sebagai Pahlawan Nasional Dari Buruh

badge-check


					Patung Marsinah yang berada di tepi jalan di Wonogiri, Jawa Tengah (foto : medsos) Perbesar

Patung Marsinah yang berada di tepi jalan di Wonogiri, Jawa Tengah (foto : medsos)

INAnews.co.id, Jakarta – Setelah aksi di Kantor KPU, sebagian peserta aksi akan melakukan aksi di seputaran Bundaran HI.

Dengan membawa dua tuntutan, yaitu turunkan harga bahan-bahan pokok dan tolah omnibus law UU Cipta Kerja.

Demikian disampaikan Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal dalam jumpa pers, Jumat 28 april 2022.

Menurut Said Iqbal, saat ini harga minyak goreng, daging, dan harga-harga kebutuhan yang lain masih mahal.

Dia juga menyoroti larangan ekspor CPO yang berdampak pada petani kecil. Mafia harus dihukum, tetapi petani sawit kecil terpukul dengan adanya larangan CPO, karena harganya menjadi jatuh.

“Kami juga menolak rencana kenaikan pertalite dan gas 3 Kg. Upah riil buruh tidak naik selama 3 tahun berturut-turut. Daya beli turun 30%. Harga barang melonjak tinggi, dan akan ditambah lagi dengan kenaikan pertalite yang banyak dikonsumsi oleh kaum buruh, tentu ini sangat merugikan,” tegas Said Iqbal.

Menurutnya, jika memang tidak bisa mengendalikan harga. Lebih baik Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri terkait di bidang perekonomian mundur.

Terkait dengan tolak Omnibus law UU Cipta Kerja, buruh menilai revisi UU PPP adalah akal-akalan untuk melegalkan omnibus law.

Iqbal menyebut, revisi UU PPP intinya hanya memperbolehkan omnibuslaw.

Iqbal katakan jika ini hanya akal-akalan untuk memuluskan omnibus law.

Oleh karena itu, begitu UU PPP disahkan, Partai Buruh dan serikat buruh akan segera menggugat ke Mahkamah Konstitusi agar UU PPP dibatalkan.

“Jahat sekali cara berfikir DPR. DPR jahat dan korup jalau memang revisi UU PPP dilakukan hanya untuk memuluskan omnibus law UU Cipta Kerja bisa segera dibahas. Karena bagi buruh UU Cipta kerja adalah kudeta konstitusi dan merugikan uruh,” tegasnya.

“Buruh akan mengkampanyekan agar tidak memilih Partai yang menyetujui UU PPP dan menyetujui pembahasan ulang UU Cipta Kerja,” lanjutnya.

Menurut Iqbal, dalam May Day ini pihaknya juga akan meminta agar Marsinah ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Ada banyak pahlawan nasional dari dari militer, birograsi, dan yang lain, tetapi tidak ada satu pun dari kaum buruh.

Padahal Seokarno menyatakan soko guru revolusi adalah kaum buruh dan tani. Dalam hal ini, Marsinah layak menjadi pahlawah nasional.

Kegiatan yang kedua adalah melakukan May Day Fiesta di Gedung Film Usmar Ismail.

Partai Buruh bersama seluruh eleman gerakan buruh akan menganugerahkan gelar pahlawan buruh nasional kepada Marsinah, di samping beberapa nama lain seperti Jacob Nuwa Wea, Muchtar Pakpahan, dan Thamrin Mosii.

“Tetapi yang paling inti adalah penganugerahan gelar Pahlawan Buruh Nasional yang akan diberikan kepada Marsinah. Dengan harapan, setelah itu pemerintah memberikan gerakan Pahlawan Nasional,” ujar Iqbal.

“Saat penganugerakan, juga akan hadir kakak kandung Marsinah ke Gedung film yang akan memberikan testimoni perjuangan Marsinah. Setelah itu, Partai Buruh dan serikat buruh akan membentuk panitia untuk mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional kepada pemerintah,” lanjutnya.

Dalam kegiatan May Day Fiesta juga akan dilakukan pemutaran film dan orasi dari pimpinan buruh nasional.

“Kami juga mengundang dalam May Day Fiesta para atase perburuhan kedutaan besar sahabat seperti Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Brasil, China; serta instansi pemerintah dan kawan-kawan LSM,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

Masyarakat Geram, Penimbunan BBM Bersubsidi Terus Menggurita di Minahasa Polda Sulut Diam

8 Januari 2026 - 22:04 WIB

Populer UPDATE NEWS