Buruh

INAnews.co.id, Jakarta– Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia melayangkan peringatan keras kepada Presiden, DPR, dan pemerintah agar tidak melunakkan substansi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan demi kepentingan pengusaha saat pembahasan berlangsung, dengan ancaman menggelar aksi massa nasional jika tuntutan mereka terus diabaikan. Koalisi menyampaikan lima tuntutan kepada pihak berbeda: Presiden RI, ketua-ketua partai politik dan fraksi DPR, Panja […]

INAnews.co.id, Jakarta– Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menuntut pesangon dua kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perusahaan tutup, jauh di atas ketentuan satu kali dalam RUU hasil harmonisasi Panja-Baleg. “Bagi kami, ini bukan sekadar perbedaan angka,” tulis koalisi di dalam keterangan bersama, Rabu (2/9/2026). “Ketika perusahaan menghentikan kegiatan usahanya, buruh […]

INAnews.co.id, Jakarta– Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mendesak agar hubungan antara pekerja platform digital dan perusahaan aplikasi dinyatakan secara eksplisit sebagai hubungan kerja, bukan sekadar hubungan “kemitraan” seperti yang selama ini berlaku. Koalisi mengkritik ketentuan dalam RUU inisiatif DPR RI yang menunda pengaturan lanjutan soal pekerja platform ke undang-undang tersendiri, yang baru wajib dibentuk paling […]

INAnews.co.id, Jakarta– Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyoroti ketentuan alih daya (outsourcing) yang masih dipertahankan dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan inisiatif DPR RI. Perusahaan disebut masih dapat menyerahkan sejumlah pekerjaan jasa penunjang seperti kebersihan, keamanan, penyediaan makanan, hingga transportasi pekerja, kepada perusahaan lain. Koalisi menilai praktik ini menciptakan kesenjangan struktural di tempat kerja. “Persoalan outsourcing bukan […]

INAnews.co.id, Jakarta– Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mengkritik ketentuan masa kerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan inisiatif DPR RI, yang menetapkan durasi maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing satu tahun sehingga total dapat mencapai empat tahun. Koalisi menegaskan isu ini bukan sekadar soal durasi kontrak. “Ini […]

INAnews.co.id, Jakarta– Perempuan pekerja rumahan di Sumatera Utara bekerja dari pukul 07.00 pagi hingga larut malam menjahit jok bayi dan berbagai produk lainnya dengan sistem borongan, namun hingga kini tidak mendapatkan pengakuan sebagai pekerja, tidak memiliki jaminan kesehatan, tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR), dan wajib menyediakan sendiri peralatan kerja mereka. Juliani, Ketua Serikat Pekerja […]

INAnews.co.id, Jakarta– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan potongan komisi aplikator ojek online harus di bawah 10 persen, jauh lebih rendah dari ketentuan yang berlaku saat ini sebesar 20 persen, dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 di halaman Monas, Jakarta Pusat. Di hadapan ratusan ribu buruh, Prabowo juga mengumumkan telah menandatangani […]

INAnews.co.id, Jakarta– Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi kemanusiaan memperingati Hari HAM Internasional dengan mengusung tema “Bangun Persatuan Rakyat untuk Kebebasan Politik, Keadilan Upah dan Keadilan Ekologi”, Rabu (10/12/2025). Jubir GEBRAK, Sunarno, menyampaikan tiga isu krusial yang menjadi sorotan: kriminalisasi tahanan politik, sistem pengupahan yang tidak adil, dan krisis agraria yang memicu bencana […]

INAnews.co.id, Jakarta– Menilai lobi dan konsep tak digubris, Partai Buruh dan KSPI mengumumkan rencana aksi besar-besaran yang akan berlangsung dari Oktober hingga Desember 2025. Rencana ini merupakan eskalasi untuk mendesak dua tuntutan utama: kenaikan upah dan pengesahan RUU Kepenagakerjaan baru. Said Iqbal memaparkan peta jalan aksi yang terstruktur dalam empat gelombang. Aksi Daerah (23 Okt […]

INAnews.co.id, Jakarta– Presiden KSPI Said Iqbal memberikan nilai merah kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Tenaga Kerja, meski keduanya masih baru menjabat. Iqbal menilai kedua pejabat tersebut tidak memahami undang-undang ketenagakerjaan dan menduga ada sumber korupsi dalam program pemagangan melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). “Ini belum dibongkar: izin tentang membolehkannya pemagangan dan absorpsi. Ini […]