INAnews.co.id, Jakarta– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan ketersediaan dan kesiapan seluruh logistik dan sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi cuaca ekstrem pada puncak musim penghujan dan kesiapan infrastruktur jalan pada arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti selaku Ketua Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Satgas PPB) mengatakan seluruh jajaran Kementerian PU siap siaga mengantisipasi dampak curah hujan tinggi pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 yang berpotensi mengakibatkan banjir dan longsor.
“Peralatan dan material darurat seperti alat berat, kendaraan evakuasi, mobil toilet, tangki air, posko-posko darurat, dan peralatan Disaster Relief Unit (DRU) telah kami siapkan di seluruh provinsi untuk dapat digunakan kapan saja,” kata Wamen Diana dalam keterangan resmi, baru-baru ini.
Satgas PPB Kementerian PU terdiri dari 37 balai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 33 balai di Direktorat Jenderal Bina Marga, dan 34 balai di Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama seluruh tim reaksi cepat di setiap balai. Tercatat balai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyiapkan 2.513 personil, 1.780 alat, dan 473.582 bahan darurat.
Kemudian balai Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan 421 personil, 1.266 alat, dan 1.160 bahan darurat. Sedangkan balai Direktorat Jenderal Cipta Karya menyiapkan 521 personil, 151.413 alat, dan 4.434 bahan darurat.
Wamen Diana memastikan seluruh personil Satgas PPB telah terlatih dan selalu siap siaga untuk penanganan darurat, terutama di daerah berisiko bencana.
“Tim Satgas PPB telah bergerak melakukan penanganan bencana di berbagai wilayah, diantaranya bencana longsor dj Deli Serdang, longsor di Kampar, banjir dan longsor di Sukabumi, longsor di Pacitan, dan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores,” tuturnya.
Untuk mempercepat penanganan bencana, Kementerian PU juga terus menjaga dan memperkuat koordinasi baik pada internal Kementerian PU sendiri maupun kerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Perhubungan, Polri, TNI AD dan pemerintah daerah.*
