INAnews.co.id, Jakarta– Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) cari perhatian dunia internasional atas penolakannya terhadap RUU TNI.
“Seruan Perhatian Internasional! Malam hari ini, @KontraS bersama Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan keberatan keras terhadap berlanjutnya pembahasan revisi UU TNI yang bermasalah dan tidak transparan,” demikian dikutip akun KontraS, kemarin.
Menurut KontraS, RUU TNI memuat ketentuan bermasalah yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.
“Revisinya berisiko melemahkan profesionalisme militer dan menghidupkan kembali Dwi Fungsi TNI, yang memungkinkan personel militer aktif menduduki jabatan sipil—yang berpotensi menyebabkan eksklusi sipil, meningkatnya dominasi militer, dan loyalitas ganda.”
Sebelumnya, Sabtu, perwakilan KontraS menyambangi rapat pembahasan RUU TNI di salah satu hotel bintang lima. Perwakilan itu menyuarakan penolakannya terhadap RUU TNI—yang dibahas—bukan di DPR melainkan di hotel.
