Menu

Mode Gelap
Ahli: Sistem Pilkada Lewat DPRD Justru Picu Transaksi Politik Lebih Parah Prabowo Pernah Sebut Cagub Harus Siapkan Rp300 Miliar Maju Pilkada BAT Bank Akui Dana USD 1 Juta Dikuasai, CWIG Ultimatum Pengembalian Secepatnya CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Keamanan Susu Bayi Harus Jadi Prioritas Aksi Buruh 15 Januari Akan Digelar di DPR, Bawa 4 Tuntutan

POLITIK

Mengkritik Pemerintahan Prabowo yang Menunggu Momentum (Reshuffle)

badge-check


					Foto: Rocky Gerung (pengamat/pemerhati)/tangkapan layar Perbesar

Foto: Rocky Gerung (pengamat/pemerhati)/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Dalam diskusi intens yang disiarkan di kanal YouTube Rocky Gerung, Rabu (16/7/2025), pengamat politik Rocky Gerung mengemukakan pandangan kritis terkait kondisi kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai masih belum menunjukkan perubahan substantif di tengah tekanan ekonomi dan politik yang semakin berat.

Rocky membuka pembicaraan dengan menggarisbawahi situasi ekonomi nasional yang memprihatinkan dan bagaimana hal ini berdampak langsung pada stabilitas politik pemerintahan. Ia menyoroti bagaimana sejumlah lembaga internasional hingga media asing menekan agar Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet guna mendongkrak efektivitas dan kepercayaan investor.

Menurut Rocky, saat ini kabinet masih menghadapi tantangan serius berupa “sumbatan” dalam proses pengambilan kebijakan yang membuat ekonomi sulit tumbuh dan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat maupun komunitas internasional. Ia menyinggung lemahnya kemampuan diplomasi ekonomi Indonesia terutama dalam menghadapi tekanan tarif dari Amerika Serikat meski ada intervensi langsung dari Presiden Prabowo.

“Bisa jadi kabinet ini seperti mesin dengan kapasitas yang terlalu kecil untuk menghadapi persoalan besar. Harus ada perombakan serius agar mesin itu bisa berfungsi optimal,” ujar Rocky dikutip.

Lebih lanjut ia mengkritik sikap Presiden Prabowo yang dinilainya terlalu pasif dengan “menunggu momentum” untuk melakukan langkah besar dalam perombakan kabinet dan penanganan isu-isu pelik seperti dugaan korupsi menteri atau masalah hukum internal kabinet. Padahal menurutnya, momentum bukan sesuatu yang hanya datang dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan secara aktif oleh pemerintahan.

Rocky juga menyoroti dilema politik yang dihadapi Prabowo, yakni masih tersandera oleh pengaruh mantan Presiden Jokowi yang terlihat menempatkan para loyalisnya dalam posisi strategis, baik di kabinet maupun instansi lainnya. Kondisi ini dianggap menghambat pemerintah baru dalam mengambil langkah independen dan tegas.

Pemulihan ekonomi menurut Rocky juga dihambat oleh adanya politik transaksional dan pragmatis yang masih merajalela di sektor pemerintahan, termasuk dalam penanganan data ketenagakerjaan serta kebijakan sosial yang belum berjalan optimal. Ia menekankan perlunya transparansi dan ketegasan, terutama terhadap para menteri yang terjerat masalah hukum agar publik tidak semakin kehilangan kepercayaan.

Sebagai penutup, Rocky Gerung mengimbau Presiden Prabowo untuk segera menciptakan momentum perubahan yang otentik, memperlihatkan komitmen kuat dalam pembenahan kabinet dan pengelolaan ekonomi, agar kepercayaan publik dan investor bisa kembali tumbuh hingga memasuki periode pemerintahan berikutnya sampai tahun 2029.

“Pak Prabowo menunggu momentum, tapi momentum juga bisa dibuat. Kita butuh pemerintahan yang benar-benar otentik dan efektif, bukan hanya janji kosong,” tutup Rocky.

Pernyataan pengajar filsafat ini menegaskan kegelisahan publik terkait efektivitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang masih rentan terhadap pengaruh lama serta minim inovasi dalam merespons tantangan nyata, terutama di bidang ekonomi. Kritik ini sekaligus menjadi panggilan bagi Presiden Prabowo untuk lebih proaktif dan berani dalam menata ulang tim kabinetnya dan merumuskan strategi nasional yang tidak sekadar retorika tetapi juga aksi nyata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ahli: Sistem Pilkada Lewat DPRD Justru Picu Transaksi Politik Lebih Parah

14 Januari 2026 - 06:08 WIB

Prabowo Pernah Sebut Cagub Harus Siapkan Rp300 Miliar Maju Pilkada

13 Januari 2026 - 19:08 WIB

Keamanan Susu Bayi Harus Jadi Prioritas

13 Januari 2026 - 15:14 WIB

Populer POLITIK