INAnews.co.id, Jakarta– Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD atau penunjukan langsung oleh pemerintah pusat kembali mencuat, memicu perdebatan sengit di kalangan politisi, DPR, dan pemerintah. Usulan ini, yang datang di tengah berbagai dinamika politik nasional, memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah demokrasi Indonesia.
Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti bahwa usulan ini, yang juga mengiringi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu pusat dan daerah, berujung pada satu tujuan: mendorong revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Dengan Pemilu 2029 yang masih berjarak empat tahun, diharapkan pembahasan ini dapat dilakukan secara matang tanpa terburu-buru seperti periode sebelumnya, dan tentunya membuka ruang aspirasi publik.
Para pendukung usulan Pilkada tidak langsung mengemukakan sejumlah alasan, antara lain maraknya politik uang, ketergantungan daerah pada pusat, fragmentasi politik yang memecah belah masyarakat, serta efisiensi biaya Pilkada yang dinilai terlalu boros. Catatan kritis ini memang bukan hal baru dan kerap menjadi evaluasi dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
Namun, Prayitno mempertanyakan apakah mengembalikan Pilkada ke DPRD atau penunjukan pusat adalah satu-satunya solusi. Ia mengingatkan kembali sejarah Orde Baru ketika kepala daerah ditunjuk langsung oleh pusat, yang justru berujung pada sentralisasi kekuasaan dan pengabaian aspirasi daerah. Reformasi 1998, dengan pemilihan langsung sebagai salah satu buahnya, bertujuan memberikan kemewahan bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.
“Kita baru 20 tahun memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung. Terlalu buru-buru menyimpulkan bahwa solusinya adalah kepala daerah dipilih oleh DPRD atau ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat,” tegas Prayitno.
Prayitno melontarkan kritik satiris terhadap inkonsistensi logika para pengusul. Jika alasan efisiensi biaya, politik uang, dan fragmentasi menjadi dasar, mengapa tidak sekalian mengusulkan pemilihan presiden oleh MPR seperti zaman dahulu? Atau bahkan pembatasan jumlah partai politik, hingga pembubaran KPU dan Bawaslu untuk mencapai kesederhanaan maksimal?
“Rakyat selama ini tidak pernah meminta kemewahan apapun kecuali memilih pemimpinnya secara langsung. Tiba-tiba muncul usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau ditunjuk pemerintah pusat dengan alasan politik uang dan fragmentasi. Secara tidak langsung, rakyat diabaikan,” pungkasnya. Ia berpendapat bahwa ini menandakan para politisi dan kontestan sudah takut menghadapi rakyatnya.
Menurut dia, akar masalah sebenarnya terletak pada elit politik, partai politik, dan pemangku kepentingan yang merancang undang-undang dan aturan main, sementara rakyat hanya menjadi objek. Politik uang dan fragmentasimuncul karena “pasokan” isu dari elit, bukan dari sifat alami masyarakat yang sebenarnya guyub.
Prayitno menyimpulkan, jangan korbankan “kemewahan” rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dengan alasan yang terlalu terburu-buru. Jika ingin mencapai kesederhanaan sejati, maka usulannya harus konsisten dan menyeluruh, mencakup semua level pemilihan, bahkan hingga partai politik.
Perdebatan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk melakukan evaluasi konstruktif dan menghasilkan sistem pemilihan yang lebih baik, tanpa mengorbankan hak-hak demokrasi rakyat.
