INAnews.co.id, Jakarta– Said Didu mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak menerapkan otoritarian untuk menindas rakyat, melainkan harus otoriter untuk melawan oligarki dan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.
“Pak Prabowo harus melihat ini bisa-bisa menganggap bahwa ini pemerintahan otoriter untuk rakyat. Untuk memberantas korupsi, untuk memberantas oligarki, untuk mengambil sumber daya alam, itu perlu otoritarian. Tapi otoriter untuk menindas rakyat itu sangat berbahaya,” kata Didu dalam wawancara di Forum Keadilan TV, Senin (19/1/2026).
Didu memberi contoh Singapura, China, dan Rusia yang otoriter namun untuk rakyat. Di negara-negara tersebut, bahkan jenderal pun dieksekusi jika bersalah. “Repotnya kita otoriter tapi otoritasnya ke rakyat, itu yang bahaya,” tegasnya.
Ia menyoroti penangkapan 60 demonstran peristiwa Agustus di Jakarta Utara yang langsung divonis 1 tahun, serta kasus YouTuber yang divonis 1 tahun dan denda Rp100 juta padahal merupakan whistleblower. Sementara itu, kasus-kasus oligarki justru tidak tersentuh.
Didu juga mengingatkan bahwa demonstrasi Agustus 2025 adalah demonstrasi kelas menengah yang jatuh miskin, bukan orang yang bisa dicuci otak dengan pidato atau data palsu. “Mereka paham betul bahwa ini memang susah,” ujarnya.
Ia mengutip pernyataan Purbaya yang menyatakan jika ekonomi 2026 tidak membaik, bisa mengarah pada penggantian rezim. Didu menegaskan ini berarti penggantian Prabowo, bukan Jokowi, karena oligarki yang paling berkepentingan menumbangkan Prabowo setelah menikmati berpesta pora selama 10 tahun Jokowi.
