INAnews.co.id, Jakarta– Di tengah gelombang kritik keras terhadap DPR RI yang memuncak pada demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan pembubaran parlemen, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengakui secara terbuka bahwa secara kolektif, DPR “belum bisa menjawab” ekspektasi masyarakat sebagai lembaga perwakilan.
Dalam wawancara eksklusif dengan Akbar Faizal, yang diunggah di channel YouTube-nya, kemarin, politisi yang telah 11 tahun berkarier di Senayan ini mengungkapkan pandangan kritis terhadap kondisi parlemen Indonesia saat ini, sambil mempertahankan sikapnya untuk “menyelamatkan yang bisa diselamatkan” di tengah krisis kepercayaan publik.
“Secara kolektif belum bisa menjawab ini loh parlemen gitu loh. Mungkin satu dua oke gitu, tapi secara kolektif mungkin belum memuaskan,” ujar Adian dengan tegas.
Salah satu kritik paling tajam yang disampaikan Adian adalah soal kebijakan regulasi yang berlebihan dan saling bertentangan. Mengutip pernyataan Elon Musk, dia menegaskan bahwa “semakin korup sebuah negara semakin banyak undang-undang yang dibuatnya.”
“Indonesia ini kan salah satu negara dengan undang-undang terbanyak di dunia. Nah, kalau apa yang dikatakan Musk itu menjadi kebenaran dan berlaku umum, apakah itu menjadi jawaban dari kenapa tingkat korupsi kita tinggi?” tanyanya retoris.
Adian memberikan contoh konkret dampak tumpang tindih regulasi. Dia menceritakan kasus desa dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh bupati dan disetujui Kemendagri, namun separuh wilayahnya kemudian masuk kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan undang-undang berbeda.
“Akibatnya ketika kepala desa mau bangun jalan, dia bisa kena sanksi karena dianggap merambah hutan. Padahal maksudnya RT sebelah sana masih terisolir,” jelasnya.
Kasus serupa terjadi pada developer dari Jember yang membeli 40 hektar tanah untuk perumahan subsidi dengan izin lengkap, namun kemudian tanahnya ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dipertahankan (LSD). “100 sekian rumah yang sudah dia bangun tidak bisa dia jual karena tidak mungkin lahir sertifikatnya.”
Adian mengkritik parameter kinerja DPR yang hanya dilihat dari jumlah produk undang-undang. “Kalau produknya sedikit, wah enggak kerja, Bang,” katanya menirukan persepsi masyarakat.
Padahal, menurutnya, DPR memiliki tiga fungsi utama: membuat undang-undang, menyusun anggaran (APBN), dan melakukan pengawasan. “Yang ketiga yang harusnya dikuatkan pengawasan. APBN sudah diketok, apakah alokasi APBN ini tepat sasaran atau tidak?”
Dia menekankan bahwa DPR seharusnya fokus pada pengawasan implementasi kebijakan, bukan terus-menerus memproduksi undang-undang baru. “Awasi aja sampai menetes sampai tingkat desa itu berapa banyak, jangan bikin undang-undang terus.”
Adian mengaku menggunakan pendekatan yang tidak konvensional dalam menjalankan tugasnya. Untuk memahami persoalan ojek online, dia rela mengeluarkan uang pribadi untuk melakukan riset lapangan.
“Ketika gua berbicara tentang ojol, gua keluar duit enggak? Ya keluar dong. Gua kirimkan uang ke teman-teman, coba dong lu sekian kali ke arah sini, sekian kali ke arah sini,” ungkapnya.
Dia juga mengklaim memiliki 43 unit ambulans di Kabupaten Bogor yang diadakan dari tabungan pribadi dan bantuan teman-teman. Selain itu, dia pernah membantu 480 kepala keluarga mendapatkan sertifikat tanah seluas 12,8 hektar di Kabupaten Bogor.
Salah satu komitmen yang dipertahankan Adian adalah tidak pernah mengambil kunjungan kerja luar negeri selama 11 tahun berkarier. “Lu tanya, ‘Lu pernah kunjungan kerja luar negerian?’ Enggak pernah. Selama 11 tahun? Enggak pernah.”
Meskipun dia menghormati rekan-rekan yang mengambil kunker luar negeri, Adian memilih untuk tidak mengambilnya sebagai komitmen personal. “Itu komitmen gua. Gua tidak mau masuk pada ruang penghakiman.”
Adian juga terbuka soal bisnis sampingannya sebagai pengembang kecil yang menggunakan material bekas. “Gua cari tanah murah, gua bangun tiga empat rumah gua jual. Ada rumah tua gua renovasi, gua jual.”
Dia mengaku 80 persen material yang digunakannya adalah barang bekas – kayu bekas, pintu bekas, lantai bekas. “Sudah berapa rumah yang kau bangun sekarang? Mungkin ada sekitar 30 ya dalam 5 tahun terakhir.”
Pendekatan ini, menurutnya, bukan hanya menguntungkan secara bisnis tetapi juga menyelamatkan lingkungan melalui daur ulang material bangunan.
Ketika ditanya soal kesalahan terbesar selama berkarier, Adian mengaku kadang lelah dan tidak bisa menemui warga yang datang kepadanya. “Daya tahan gua secara fisik kan sudah berkurang ya. Ada ring gua ada lima gitu loh.”
Dia juga mengakui sering kalah dalam perdebatan di DPR karena tidak mendapat dukungan. “Gua waktu kita berdebat di DPR nih kok enggak ada yang dukung gua gitu.”
Menanggapi demonstrasi yang menuntut pembubaran DPR, Adian bersikap lebih reflektif. Soal mobil pemerintah yang dibakar demonstran, dia berkata: “Seharusnya jangan dibakar. Tapi kalau misalnya dibakar ya kita harus tanya kenapa ya dia tidak merasa memiliki mobil yang dibeli dari pajaknya.”
Dia menekankan pentingnya rakyat mengawasi semua lembaga negara karena semuanya dibiayai pajak rakyat. “Rakyat harus mengawasi tidak cuma DPR, rakyat harus mengawasi kementerian, rakyat harus mengawasi seluruh badan dan lembaga.”
Adian optimis masih ada waktu 4 tahun hingga pemilu berikutnya untuk memperbaiki situasi. Dia berharap masyarakat bisa membuat “garis batas demarkasi” antara anggota DPR yang bekerja dengan yang tidak.
“Jangan kemudian kamu memilih orang yang kemudian melukaimu dan kemudian kamu ngedumel lagi,” pesannya kepada masyarakat.
Sebagai penutup, dia mengutip nasihat seniornya: “Dalam politik itu kamu bisa berlumpur tapi tidak boleh berkubang.” Prinsip inilah yang dia pegang untuk tetap survive di dunia politik tanpa kehilangan integritas.
