INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melontarkan kritik tajam terhadap sistem perpajakan Indonesia melalui unggahan video di akun Instagramnya. Menggunakan analogi memancing di danau, Anies menyoroti ketimpangan dalam penerapan pajak yang dinilai justru memberatkan rakyat kecil.
Dalam videonya, Anies mengibaratkan sistem perpajakan Indonesia seperti memancing di danau, di mana yang tertangkap hanya “ikan-ikan kecil” di permukaan, sementara “ikan besar” di kedalaman justru luput dari jaring.
“Ibarat memancing di danau, seringkali yang kena pancing adalah ikan-ikan kecil yang tampak di permukaan. Sementara ikan-ikan besar yang ada di kedalaman seringkali luput dari jaring dan pancingan,” ujar Anies dalam videonya.
Yang dimaksud “ikan kecil” adalah kelompok UMKM, pegawai dengan slip gaji, dan pekerja biasa yang patuh membayar pajak. Sedangkan “ikan besar” merujuk pada pemilik usaha besar yang kerap menyamarkan transaksi, memanipulasi faktur, dan melakukan transaksi ke luar negeri untuk menghindari pajak.
Pengamat politik Adi Prayitno mengamini kritik Anis tersebut. Menurutnya, fenomena kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di berbagai daerah menunjukkan ketimpangan yang nyata.
“Kelompok menengah ke bawah yang sudah tertib membayar pajak malah dihadapkan pada kenaikan pajak yang terus-menerus. Hampir semua aktivitas mereka kena pajak – belanja di supermarket, makan di restoran, bahkan kebutuhan sehari-hari,” kata Prayitno di channel YouTube-nya yang diunggah kemarin, Rabu.
Ironisnya, kelompok ini adalah mereka yang sudah patuh membayar pajak dan mudah dideteksi karena menggunakan slip gaji. Sementara itu, mereka juga harus menanggung beban hidup yang berat untuk keluarga, pendidikan anak, dan kebutuhan dasar lainnya.
Sebaliknya, kelompok dengan transaksi besar justru kerap “luput” dari pengawasan pajak. Mereka adalah pihak-pihak yang: menyamarkan transaksi bisnis, memanipulasi faktur pajak, melakukan transaksi di luar negeri yang sulit dideteksi, dan memiliki kemampuan untuk menghindari kewajiban perpajakan
“Di sektor besar itulah, seperti ikan yang ada di kedalaman, mestinya menjadi prioritas yang diburu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak,” tegas Prayitno.
Prayitno menyebutkan lima sektor yang seharusnya menjadi fokus utama dalam penggalian pajak: pertambangan, industri pengolahan, perdagangan besar, real estate, dan telekomunikasi.
“Dari sektor-sektor inilah pendapatan pajak bisa ditingkatkan secara signifikan, bukan dengan terus membebankan rakyat kecil,” ungkapnya.
Video Anies mendapat respons positif dari berbagai kalangan netizen karena dianggap memberikan pencerahan tentang bagaimana seharusnya negara menggali sektor pajak. Banyak yang menilai analogi tersebut tepat menggambarkan kondisi perpajakan Indonesia saat ini.
Meski demikian, Prayitno mengakui bahwa penerimaan terhadap kritik Anies sangat dipengaruhi oleh posisi politik. Kelompok yang mendukung Anies menganggap kritiknya rasional dan solutif, sementara yang berseberangan politik menilainya sebagai upaya mengkritik pemerintah semata.
“Mazhab saya, siapapun yang bicara, terlepas dari posisi politiknya, sepanjang rasional, terukur, dan masuk akal, saya akan apresiasi,” tegas Prayitno.
Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, dengan banyaknya orang kesulitan mendapat pekerjaan, kenaikan PPN dan PBB di berbagai daerah menimbulkan resistensi masyarakat.
“Jangan lagi pajak justru membebani rakyat yang sudah tertib dan patuh. Justru rakyatlah yang harus diberdayakan dan dibantu pemerintah,” tutup Prayitno.
Kritik ini menjadi pengingat penting bahwa sistem perpajakan seharusnya mencerminkan keadilan, di mana yang kuat memikul beban lebih besar dibandingkan yang lemah, bukan sebaliknya.
