INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Adi Prayitno menilai kontroversi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid soal kepemilikan tanah telah memperpanjang catatan statement kontroversial para menteri di lingkaran pemerintahan saat ini.
“Pernyataan Pak Menteri ATR/BPN ini memperpanjang catatan terkait kontroversi, kegaduhan, dan polemik yang dilakukan para menteri dan wakil menteri yang saat ini berada di lingkaran istana,” kata Prayitno dalam analisis politiknya, Kamis (14/8/2025), lewat channel YouTube-nya.
Kontroversi bermula dari kebijakan Nusron yang menyatakan bahwa tanah rakyat yang menganggur selama 2 tahun tidak dimanfaatkan akan dikuasai negara. Namun yang memicu kemarahan publik adalah pernyataan kontroversialnya: “Memang mbahmu itu bisa buat tanah. Memang mbahmu bisa bikin lahan.”
Menurut Prayitno, secara substansi pernyataan Nusron sebenarnya merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 yang menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai negara untuk kepentingan rakyat.
“Masalahnya pada komunikasi yang terputus. Ada gap antara maksud sebenarnya dengan yang dipahami publik,” jelasnya.
Prayitno, yang mengaku mengenal Nusron sebagai sosok aktivis yang humoris, menilai pernyataan tersebut mungkin hanya dimaksudkan sebagai candaan. Namun timing-nya sangat tidak tepat.
“Ketika disampaikan oleh menteri, di saat kebijakannya kontroversial dan kondisi bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, di tengah masyarakat yang kesulitan berkelahi dengan hidupnya, maka bercandaan ini dianggap aneh dilakukan pejabat publik,” kritiknya.
Prayitno mencatat beberapa pernyataan kontroversial lain dari pejabat pemerintahan:
1. Wakil Menteri yang mengklaim makanan bergizi gratis dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan matematika
2. Seorang Menteri yang menghubungkan ukuran lingkar pinggang dengan tingkat kematian
3. Wakil Menteri yang berkata “kabur saja keluar, tapi jangan balik-balik” merespons keluhan sulitnya mencari kerja
4. Wacana belalang sebagai menu program makan bergizi gratis
“Ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Statement pejabat publik harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Prayitno.
Meski mengkritik, Prayitno mengapresiasi sikap Nusron yang meminta maaf atas pernyataannya.
“Permintaan maaf dari Nusron Wahid adalah sikap yang positif, sportif, dan kesatria. Beliau mengakui bahwa pernyataannya sempat menimbulkan kontroversi dan kesalahpahaman,” katanya.
Pengamat politik ini menekankan pentingnya pejabat publik fokus pada kinerja nyata ketimbang menciptakan kontroversi.
“Di tengah situasi ekonomi yang sedang struggle dan berusaha recovery serius, pernyataan yang tidak memberikan simpati kepada publik sebaiknya tidak dilakukan,” ujarnya.
Prayitno mendesak para menteri dan pejabat tinggi untuk membuktikan kinerja nyata dalam menyelesaikan persoalan rakyat.
“Bukan gimmick yang muncul, bukan kontroversi yang selalu lahir, tetapi kerja nyata supaya persoalan yang dihadapi rakyat bisa selesai dan tuntas,” pungkasnya.
