INAnews.co.id, Jakarta– Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani langsung menuai kontroversi setelah pernyataannya yang “meremehkan” tuntutan 17+8 rakyat sebagai aspirasi “segelintir orang”. Pengamat politik Rocky Gerung menilai blunder komunikasi ini mencerminkan ketidakpahaman mendalam terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Kekhawatiran pasar terhadap kapabilitas Menteri Keuangan yang baru langsung terlihat dari anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan melemahnya rupiah. Perbandingan dengan track record Sri Mulyani yang solid dalam mengelola stabilitas fiskal menjadi inevitable.
“Publik terutama pasar itu akan membanding-bandingkan antara Purbaya dengan Sri Mulyani. Jadi ya kita enggak terlalu terkejut kalau IHSG langsung anjlok dan rupiah juga melemah,” kata Rocky Gerung saat diwawancarai jurnalis senior Hersubeno Arief, Selasa.
Rocky Gerung dengan tegas mengkritik ambiguitas pernyataan Purbaya yang dapat menimbulkan interpretasi ganda. “Keterangan Purbaya itu memang mendua. Kita mesti pastikan yang dia maksud dengan yang terganggu itu hanya mereka yang belum kenyang sebetulnya ya,” tegas Rocky.
Pengamat politik ini mempertanyakan siapa sebenarnya “segelintir orang” yang dimaksud Purbaya. “Yang belum kenyang pasti rakyat. Rakyat pasti terganggu. Atau mereka yang sudah kenyang tapi ingin kenyang lagi? Siapa mereka? Ya, oligarki yang menguasai separuh ekonomi Indonesia.”
Rocky menekankan bahwa empat pengusaha besar di Indonesia pendapatannya setara dengan 100 juta pendapatan orang miskin – disparitas yang menjadi akar masalah tuntutan redistribusi kekayaan.
Berbeda dengan pandangan meremehkan Purbaya, Rocky Gerung menegaskan bahwa tuntutan 17+8 lahir dari “kemarahan populis” yang genuine. “Ini adalah tuntutan yang dihasilkan oleh kemarahan populis. Jadi jangan anggap bahwa ya yang sebagian orang aja yang merasa mungkin terganggu.”
“Rakyat menuntut bahwa ada satu era baru yang memungkinkan rakyat percaya bahwa hasil tambang, nikel, sawit diuntungkan untuk rakyat, bukan kartel-kartel di Singapura atau China,” jelas Rocky.
Terkait pengunduran diri Sri Mulyani, Rocky Gerung menganalisis dua faktor utama: aspek psikologis akibat persekusi (termasuk penjahahan rumah) dan perbedaan ideologis dengan arah kebijakan Prabowo.
“Sri Mulyani mewakili rezim ekonomi libertarian yang lebih menjaga fiskal dibanding menjaga perasaan rakyat yang dipajaki terus menerus,” ungkap Gerung. “Menteri Keuangan yang baru mesti datang dari watak yang berbeda sesuai kacamata Pak Prabowo.”
Rocky Gerung menetapkan timeline yang ketat untuk pemerintah Prabowo. “Bulan Oktober nanti sudah mesti ada tanda-tanda bahwa redistribusi aset, redistribusi kekayaan itu tiba ke piring emak-emak bukan dikumpulkan di bank-bank luar negeri.”
Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Prabowo hanya akan tercapai jika dua prinsip ini diterapkan: memastikan akumulasi tidak menguntungkan segelintir orang dan redistribusi menguntungkan banyak orang.
“Seorang menteri harus mampu memahami dengan lengkap problemnya sebelum mengucapkan kalimat yang bisa mendua tafsirannya,” peringat Gerung.
Blunder komunikasi awal Purbaya telah membuatnya menjadi “bahan olok-olok publik” dan memperburuk krisis kepercayaan terhadap keseriusan pemerintah dalam mewujudkan janji-janji kampanye pro-rakyat.
Publik kini menunggu apakah Menteri Keuangan yang baru mampu membuktikan komitmen melalui kebijakan konkret yang “tune in dengan watak sosialistis” Presiden Prabowo, ataukah akan terjebak dalam paradigma lama yang hanya menguntungkan segelintir elite. Terbaru, Purbaya meminta maaf atas kekhilafan ucapannya.
