INAnews.co.id, Jakarta– Menteri Perlindungan Pekerja Migran yang baru dilantik, Mukhtarudin, mengakui adanya “PR berat” terkait permasalahan tenaga kerja migran yang harus segera diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam pernyataan pertamanya usai pelantikan, Mukhtarudin menekankan komitmennya untuk melaksanakan asta cita presiden dengan sebaik-baiknya, meski mengakui belum mendapat arahan tugas secara rinci dari Presiden Prabowo.
“Yang jelas ya asta cita Presiden Prabowo-Gibran harus kita sukseskan dan kita laksanakan sebaik-baik mungkin karena tugas berat ke depan terkait dengan tenaga kerja migran juga PR yang cukup harus kita perhatikan,” ujar Mukhtarudin, Senin.
Menteri baru ini menyatakan agenda terdekatnya akan fokus pada konsolidasi internal melalui silaturahmi dan perkenalan dengan jajaran kementerian. Program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya akan dilanjutkan, dengan syarat sejalan dengan asta cita pemerintah.
“Yang jelas ya kita silaturahmi dulu lah ya di internal, perkenalan ya, sekaligus program-program yang telah dilaksanakan oleh menteri sebelumnya tentu akan kita lanjutkan yang sejalan dengan asta citanya Pak Presiden,” jelasnya.
Meski sudah dilantik, Mukhtarudin mengaku belum mendapat briefing detail mengenai tantangan spesifik yang akan dihadapi. Ketika ditanya soal tantangan ke depan, ia memilih untuk menunda pembahasan teknis hingga mendapat arahan lengkap dari presiden.
“Ya nanti lah ya, lebih teknisnya nanti aja dulu ya. Tapi yang jelas saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang memberikan amanah dan tentu akan saya laksanakan dengan tanggung jawab sesuai garis-garis yang akan diarahkan,” tegasnya.
Mukhtarudin menegaskan bahwa seluruh upayanya akan diarahkan untuk mensukseskan asta cita pemerintahan Prabowo-Gibran di sisa periode 2025-2029. Ia berjanji akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai arahan presiden.
Mengenai alasan pergantian menteri, Mukhtarudin menilai hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden dan sudah biasa terjadi dalam pemerintahan.
“Itu ini akan haknya presiden ya. Saya kira ini biasa dalam pemerintahan dan biasalah ya,” tutupnya.
