Menu

Mode Gelap
Genangan Air Pascabanjir terhadap Kesehatan Warga dan Tips Sehat Usai Banjir Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan di Kota Semarang Menjaga Kesehatan di Musim Hujan: Tips Sehat di Tengah Ancaman Banjir Oknum Anggota TNI AL Terlibat Perkelahian di Talaud, Lanal Minta Maaf, Proses Hukum Berlanjut Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

POLITIK

Pimpinan Buruh Ini Dukung Pembentukan TGPF Bongkar Dalang Kerusuhan

badge-check


					Foto: Ketum KSPSI Jumhur Hidayat/tangkapan layar Perbesar

Foto: Ketum KSPSI Jumhur Hidayat/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap dalang sebenarnya di balik kerusuhan yang menewaskan 10 orang termasuk Afan Kurniawan.

“Sekarang semua orang mengharapkan TGPF, civil society. Dan ternyata itu direspon baik sama DPR melalui Profesor Dasco, sama presiden sudah mulai dibuka kemungkinan,” ujar Jumhur dalam wawancara dengan Refly Harun, Selasa.

Menurut Jumhur, TGPF diperlukan karena penegakan hukum tidak lagi menjadi monopoli kepolisian. “Jadi dia boleh ke mana saja, termasuk memeriksa Refly Harun juga boleh,” tambahnya.

Jumhur mengkhawatirkan maraknya provokasi di media sosial yang mengancam keselamatan para aktivis kritis. “Bagaimanapun kan kita tidak pernah membiarkan atau membolehkan orang menjarah, mendatangi rumah pribadi,” tegasnya.

Sebagai alternatif, Jumhur bahkan mengusulkan copot Kapolri sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi yang terjadi di berbagai daerah. “Yang mati ada di Jogja, ada di Makassar, ada di Palembang, ada di Medan. Penanggung jawab seluruh Indonesia ini Kapolri,” kritiknya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun

23 Januari 2026 - 21:55 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Populer POLITIK