Menu

Mode Gelap
Genangan Air Pascabanjir terhadap Kesehatan Warga dan Tips Sehat Usai Banjir Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan di Kota Semarang Menjaga Kesehatan di Musim Hujan: Tips Sehat di Tengah Ancaman Banjir Oknum Anggota TNI AL Terlibat Perkelahian di Talaud, Lanal Minta Maaf, Proses Hukum Berlanjut Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

POLITIK

Rakyat Menderita Stunting dan Kemiskinan, Tunjangan DPR Miliaran

badge-check


					Rakyat Menderita Stunting dan Kemiskinan, Tunjangan DPR Miliaran Perbesar

INAnews.co.id, Jakarta– Kesenjangan yang mencolok antara kemewahan hidup anggota DPR dengan penderitaan rakyat menjadi sorotan tajam. Prof. Siti Zuhro mengungkap bahwa tunjangan reses anggota DPR mencapai Rp 150 juta per kali dan bisa dilakukan 4-5 kali setahun.

“Tunjangan reses besarnya 150 juta dan bisa dilakukan 4 sampai 5 kali dalam setahun. Itu kan besar sekali sebenarnya. Ini yang sampai sekarang belum terlalu disoroti,” ungkap peneliti BRIN tersebut di “Abraham Samad Speak Up”, Ahad (14/9/3025).

Ironinya, di saat yang bersamaan, angka stunting dan kemiskinan terus meningkat di berbagai daerah. “Penduduk yang miskin ini meningkat, pengangguran meningkat luar biasa. Stunting menyentuh semua, Jakarta pun punya stunting,” jelasnya.

Kontras ini semakin mencolok ketika melihat gaya hidup anggota DPR yang hedonis. “Masyarakatnya nangis dia cekikikan. Masyarakatnya enggak bisa makan dia berlimpahan tunjangannya—sampai menunya emas,” kritik Siti Zuhro pedas.

Kondisi ini dinilai mencerminkan kegagalan fungsi representasi DPR yang seharusnya merasakan penderitaan rakyat, bukan sebaliknya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun

23 Januari 2026 - 21:55 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Populer POLITIK