INAnews.co.id, Jakarta– Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melontarkan kritik keras terhadap gaya hidup hedonis anggota DPR RI yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi perekonomian rakyat kecil.
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Said Iqbal secara tegas menyoroti kontras mencolok antara kemewahan yang dipertontonkan wakil rakyat dengan realitas pahit yang dialami buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya.
“Yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR RI adalah kebiasaan *flexing* dan hedon di tengah PHK yang merajalela, ojol yang bolak-balik ke DPR tidak pernah diperhatikan untuk potongan tarif 10%, upah buruh yang masih rendah,” tegas Said Iqbal dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo, Selasa.
Said Iqbal menekankan pentingnya menjaga ruang demonstrasi sebagai satu-satunya cara kelompok marginal menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal lambat merespons. Menurutnya, demonstrasi tetap diperlukan selama dilakukan secara konstruktif, konstitusional, dan anti kekerasan.
Kritik tajam juga diarahkan pada lambatnya DPR membahas RUU Ketenagakerjaan yang tenggatnya tinggal setahun lagi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. “Setahun ini DPR malas tidak membahas padahal sudah ada panjanglebar,” ungkap Said Iqbal dengan nada frustasi.
KSPI mengajukan enam isu krusial yang menuntut penanganan serius pemerintahan Prabowo:
1. RUU Ketenagakerjaan, untuk mengatasi masalah outsourcing, upah murah, dan karyawan kontrak
2. RUU Perampasan Aset, mempercepat penanganan koruptor dengan pembuktian terbalik
3. RUU Pemilu Bersih, redesain sistem pemilu untuk mencegah korupsi dari akar
Tiga Isu Mendesak:
1. Potongan Tarif Ojol 10 persen, perlindungan untuk driver yang terus diabaikan DPR
2. Pencegahan PHK Massal, pembentukan Satgas PHK segera
3. Penghapusan Outsourcing, pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 sesuai putusan MK
Selain itu, KSPI menuntut reformasi pajak yang lebih pro-rakyat, termasuk penghapusan pajak THR, pesangon, dan JHT, serta peningkatan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
Presiden Prabowo dilaporkan merespons positif usulan-usulan KSPI, terutama terkait RUU Perampasan Aset. “Bantu saya karena saya tidak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik,” kata Prabowo sebagaimana disampaikan Said Iqbal.
Pertemuan yang berlangsung dari pukul 16.30 hingga malam hari tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
Kritik Said Iqbal terhadap perilaku elite politik ini mencerminkan kegundahan masyarakat terhadap kesenjangan yang semakin melebar antara penguasa dan rakyat biasa. Pertanyaannya, apakah pemerintahan Prabowo akan mampu mewujudkan komitmen pro-rakyat di tengah resistensi elite politik yang nyaman dengan status quo?
