INAnews.co.id/Sulut,– Permintaan Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk menghapus istilah gratifikasi kepada Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam RUU Perampasan Aset menuai kecaman. Aktivis anti korupsi Sulawesi Utara, Michael Madas Lumowa, menilai permintaan tersebut tidak masuk akal dan mencurigakan. Rabu 8 Oktober 2025.
Madas menyoroti dugaan gratifikasi yang melibatkan istri Ketua KPK, Henny Setyobudi, yang diisukan menerima perjalanan mewah ke Eropa menggunakan dana hibah FKUB Kota Bitung saat Setyo Budiyanto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara.
“Permintaan Ketua KPK menurut saya tidak masuk akal dan menimbulkan tanda tanya yang besar, karena belum lama ini Istri dari Ketua KPK diisukan telah menerima gratifikasi perjalanan mewah ke Eropa dengan memakai dana hibah FKUB Kota Bitung, pada saat Ketua KPK Setyo Budiyanto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara,” ungkap Madas.
Madas mendesak Kejaksaan Agung, Dewan Pengawas KPK, dan Mabes Polri untuk segera memeriksa istri Ketua KPK terkait skandal dana hibah FKUB Kota Bitung tahun 2023. Ia menilai Ketua KPK seharusnya memberikan contoh integritas tertinggi, bukan malah menutupi atau membenarkan praktik yang sarat konflik kepentingan.
“Kami penggiat Anti Korupsi Sulut akan segera melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung dan Dewan Pengawas KPK serta Mabes Polri untuk segera turun tangan,” tegas Madas. “Kami tidak akan diam. Data dan dokumen sudah kami pegang. Kasus ini harus diusut tuntas, jangan pandang bulu. KPK bukan lembaga keluarga pejabat, tetapi benteng terakhir pemberantasan korupsi.” Ungkap Madas.
Madas juga menyindir tajam integritas pimpinan KPK saat ini: “Ketua KPK Setyo Budiyanto tidak bisa berdiri sebagai simbol antikorupsi sementara istrinya sendiri diduga terseret kasus dugaan penyalahgunaan dana publik. Kalau tidak berani ungkap kasus ini, berarti integritas KPK sedang ambruk di depan mata publik dengan kata lain KPK saat ini hilang Moral Authority.”ucap Madas.
Kasus ini bermula dari pemberitaan terkait skandal perjalanan mewah ke Eropa menggunakan dana Hibah FKUB Kota Bitung, yang melibatkan beberapa oknum pejabat Kota Bitung dan Polda Sulut. Dalam catatan perjalanan, terungkap bahwa peserta yang berangkat bukan para tokoh agama, melainkan sejumlah figur dengan kedekatan politik dan struktural, antara lain:
– Mantan Wali Kota Bitung Ir. Maurits Mantiri
– Rita A. L. Tangkudung (istri mantan Wali Kota Bitung)
– Kombespol Stefanus M. Tamuntuan (mantan Dirreskrimsus Polda Sulut)
– Jein J. Mantiri (istri mantan pejabat Polda Sulut)
– Henny Setyobudi (istri mantan Kapolda Sulut yang kini Ketua KPK RI)
– Dewi Mahartini
Dengan rincian anggaran per peserta mencapai Rp230,95 juta, meliputi tiket pesawat Rp83,2 juta, akomodasi dan konsumsi Rp142,65 juta, serta visa dan asuransi Rp5,1 juta.
Publik menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan tidak membiarkan lembaga sebesar KPK runtuh hanya karena pembiaran pada kasus seperti ini.
“Kami menuntut agar kasus ini diselidiki secara transparan dan independen. Publik berhak tahu ke mana larinya dana APBD,” tegas Madas.
