INAnews.co.id, Jakarta– Transparansi Internasional Indonesia menemukan 60 persen komisaris BUMN di bawah kendali Dananrata adalah politisi, dengan 43 persen berasal dari kader Gerindra dan 28 persen relawan politik Prabowo-Gibran.
Dari 562 komisaris BUMN yang ditelusuri, 165 adalah politisi—48 di antaranya kader Gerindra. “Ini bukan meritokrasi, tapi bagi-bagi kue politik yang mengancam tata kelola BUMN,” kata peneliti ICW Yassar Aulia mengutip temuan TI Indonesia, Selasa (18/11/2025), di Kantor ICW.
Danantra yang mengendalikan triliunan rupiah uang negara dan hampir seluruh BUMN justru dipimpin orang-orang dengan potensi konflik kepentingan tinggi. Dari 24 individu dalam struktur Danantra, 31 masuk kategori “Politically Exposed Person”—istilah untuk jabatan berisiko tinggi tersandung korupsi.
“Tidak ada pagar pembatas untuk mengendalikan potensi korupsi. Standar sovereign wealth fund negara lain melarang intervensi politik, tapi di Indonesia justru sebaliknya,” kritik Yasar.
Catatan ICW: 2016-2023 terjadi 212 kasus korupsi di BUMN yang merugikan negara Rp64 triliun.
