Menu

Mode Gelap
Ketujuh Komisioner KPU Pernah Dihukum karena Pelanggaran Etika Ahli: Sistem Pilkada Lewat DPRD Justru Picu Transaksi Politik Lebih Parah Prabowo Pernah Sebut Cagub Harus Siapkan Rp300 Miliar Maju Pilkada BAT Bank Akui Dana USD 1 Juta Dikuasai, CWIG Ultimatum Pengembalian Secepatnya CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Keamanan Susu Bayi Harus Jadi Prioritas

POLITIK

Komitmen Pemerintah Menciptakan Penanggulangan Kemiskinan

badge-check


					Foto: Muhaimin Iskandar-Maman Abdurrahman/tangkapan layar Perbesar

Foto: Muhaimin Iskandar-Maman Abdurrahman/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif dengan menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai orientasi utama. Hal ini terungkap setelah Presiden memimpin rapat terbatas mengenai bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan sejumlah poin penting yang dihasilkan dari rapat tersebut, dengan fokus pada program-program untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, hingga peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pemerintah akan membuka seluruh fasilitas yang dimilikinya untuk melayani dan memberi ruang bagi pelaku UMKM. Salah satunya adalah dengan menegaskan implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan 30 persen area di fasilitas publik (bandara, stasiun, terminal, rest area) digunakan untuk pertumbuhan UMKM.

Selain itu, akan diluncurkan program “Pasar 1001 Malam”, di mana fasilitas negara yang idle dan strategis akan diserahkan kepada UMKM untuk dikelola sebagai tempat display, eksibisi, dan pemasaran yang efektif.

Upaya penyediaan alat produksi akan terus diwujudkan, termasuk rencana pembagian tanah untuk masyarakat petani desil 1. Teknis pembagian tanah ini akan segera dimatangkan untuk membangun kepemilikan alat produksi pada para petani.

Pembatasan Impor Pakaian Bekas: Pemerintah menyatakan akan segera mengakhiri impor barang bekas, terutama pakaian (drifting), yang dinilai “sangat meresahkan.”

Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus kapasitas bagi lulusan SMA/SMK yang ingin bekerja ke luar negeri di bidang seperti welder, caregiver, dan hospitality. Anggaran sebesar Rp12 Triliun disiapkan untuk pelatihan dan peningkatan mutu bahasa para calon tenaga kerja yang memiliki pasar di luar negeri.

Program pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilaksanakan. Tanggungan utang akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan setelah peserta melakukan registrasi ulang agar statusnya aktif kembali.

Muhaimin menyatakan program pemutihan utang BPJS Kesehatan dan beasiswa akan dimulai dengan jumlah tertentu pada akhir tahun ini dan diperluas lagi mulai bulan Januari mendatang. Demikian disampaikan Muhaimin saat konferensi pers di Istana Negara, Selasa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketujuh Komisioner KPU Pernah Dihukum karena Pelanggaran Etika

14 Januari 2026 - 08:10 WIB

Ahli: Sistem Pilkada Lewat DPRD Justru Picu Transaksi Politik Lebih Parah

14 Januari 2026 - 06:08 WIB

Prabowo Pernah Sebut Cagub Harus Siapkan Rp300 Miliar Maju Pilkada

13 Januari 2026 - 19:08 WIB

Populer POLITIK