Menu

Mode Gelap
Ahli: Sistem Pilkada Lewat DPRD Justru Picu Transaksi Politik Lebih Parah Prabowo Pernah Sebut Cagub Harus Siapkan Rp300 Miliar Maju Pilkada BAT Bank Akui Dana USD 1 Juta Dikuasai, CWIG Ultimatum Pengembalian Secepatnya CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Keamanan Susu Bayi Harus Jadi Prioritas Aksi Buruh 15 Januari Akan Digelar di DPR, Bawa 4 Tuntutan

POLITIK

Revisi UU Polri Terbuka Dilakukan

badge-check


					Foto: dok. Samudra Fakta Perbesar

Foto: dok. Samudra Fakta

INAnews.co.id, Jakarta– Kemungkinan revisi Undang-Undang (RUU) Kepolisian menjadi salah satu opsi yang terbuka dalam kerja Tim Percepatan Reformasi Polri. Ketua Tim, Jimly Asshiddiqie, menyatakan timnya siap merekomendasikan perubahan UU jika memang diperlukan.

“Bilamana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang, tim ini harus siap. Tapi belum pasti ya, belum pasti,” kata Jimly di Istana Kepresidenan, Jumat (7/11/2025).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, tim sengaja dibentuk dengan komposisi yang kuat—termasuk lima jenderal polisi mantan dan Kapolri aktif—untuk bisa menghimpun pendapat yang mungkin berakibat pada perubahan undang-undang.

“Ini tim hebat, bukan tim biasa. Sungguh-sungguh kita ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja berakibat harus mengubah undang-undang,” ujarnya.

Jimly menegaskan, tim internal Polri yang dibentuk Kapolri fokus pada perbaikan manajemen internal, sementara tim presidennya bisa merekomendasikan perubahan sistem yang lebih fundamental, termasuk aspek legal.

Target laporan pertama diharapkan tiga bulan, meskipun Presiden tidak memberi batasan waktu yang kaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ahli: Sistem Pilkada Lewat DPRD Justru Picu Transaksi Politik Lebih Parah

14 Januari 2026 - 06:08 WIB

Prabowo Pernah Sebut Cagub Harus Siapkan Rp300 Miliar Maju Pilkada

13 Januari 2026 - 19:08 WIB

Keamanan Susu Bayi Harus Jadi Prioritas

13 Januari 2026 - 15:14 WIB

Populer POLITIK