INAnews.co.id, Jakarta– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini sejak 17-20 November tentang pembentukan pusat tekanan rendah (low pressure area), namun pemerintah daerah gagal merespons dengan serius.
“Dari 17 sampai 30 November, BMKG terus mengeluarkan rilis. Tapi pemerintah daerah responnya seperti apa? Langkah-langkahnya masih tanggap darurat, bukan mitigasi,” kritik Gandar Mahut Suwala, Direktur WALHI Yogyakarta yang menghadiri COP29 di Belem, Brazil diungkap Senin (1/12/2025).
Siklon tidak seperti gempa yang tiba-tiba terjadi. Pada 21-25 November sudah terbentuk bibit siklon 95B, dan baru 26-30 November menjadi siklon utuh.
“Jangan-jangan pemerintah daerah santai karena pikir bibit siklon bisa batal jadi siklon. Ini perlu direfleksikan,” ujar Gandar.
Kegagalan juga bersifat ideologis: pemerintah masih berfokus pada tanggap darurat, bukan investasi pembangunan dan pengelolaan hulu-hilir yang serius.
“Analisis Risiko Bencana di Pasal 40 UU Penanggulangan Bencana sudah jelas, tapi mekanismenya belum ada. Produk pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana harus dilengkapi kajian lengkap,” tegasnya.
WALHI mendesak perubahan konsepsi dari tanggap darurat ke kesiapsiagaan, antisipatif, dan mitigasi sebelum bencana terjadi.
