INAnews.co.id, Jakarta– Peneliti senior Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan keputusan pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp17 triliun (1 miliar dolar AS) untuk menjadi anggota Board of Peace di Gaza yang dipimpin Donald Trump. Anggaran fantastis ini dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dan justru mengkhianati komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya pada Senin (2/2/2026), Ikrar Nusa Bhakti menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai telah bergeser dari dukungan terhadap kemerdekaan Palestina menjadi keberpihakan kepada Israel.
Anggaran Fantastis yang Tidak Masuk Akal
Ikrar mengutip pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Pati Jalal, yang menyebut bahwa anggaran Rp17 triliun tersebut merupakan angka yang “amat fantastis” dalam sejarah diplomasi Indonesia. Belum pernah Indonesia mengeluarkan anggaran sebesar itu untuk keperluan diplomasi internasional.
Besaran anggaran ini setara dengan:
- Dua kali anggaran keseluruhan Kementerian Luar Negeri RI
- 500 kali iuran Indonesia untuk ASEAN
- 50 kali iuran Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- Pajak yang dibayarkan oleh golongan menengah bawah Indonesia kepada negara
Tuduhan Pergeseran Kebijakan Pro-Israel
Ikrar mempertanyakan apakah garis politik luar negeri Indonesia telah berubah dari yang semula membela kemerdekaan Palestina menjadi sesuatu yang sangat pro-Israel. Menurutnya, Board of Peace yang dibentuk Trump bukanlah untuk menjadikan Gaza sebagai wilayah yang aman dan damai, melainkan untuk mengubahnya menjadi kawasan mewah dengan gedung-gedung pencakar langit untuk orang kaya.
“Itu daerah siapa? Itu tanah siapa? Bukankah itu tanah dari rakyat Palestina? Bukankah ini berarti memperluas wilayah Israel yang kita tahu dari tahun ke tahun itu selalu mengambil tanah-tanah orang Palestina,” ujar Ikrar dalam video tersebut.
Kontras dengan Penanganan Bencana Domestik
Ikrar juga mengkritik kontras antara dana besar yang dialokasikan untuk Board of Peace dengan minimnya perhatian terhadap korban bencana alam di dalam negeri. Ia mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo Subianto begitu “royal” terhadap Trump dan Netanyahu, namun sangat “pelit” dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan kembali wilayah-wilayah terdampak longsor dan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Hingga saat ini sejak adanya longsor dan juga banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih banyak daerah-daerah terisolir. Mengapa Prabowo juga tidak pernah datang ke daerah-daerah yang terkena longsor, tanah longsor dan juga bencana alam?” kritik Ikrar.
Keanggotaan Permanen yang Dipertanyakan
Indonesia dilaporkan akan menjadi anggota permanen di Board of Peace pimpinan Trump. Padahal, Trump hanya akan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat selama empat tahun ke depan. Ikrar mempertanyakan relevansi keanggotaan permanen tersebut, mengingat keterbatasan masa jabatan Trump.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa negara-negara seperti Prancis dan Belgia yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina tidak termasuk dalam keanggotaan Board of Peace. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tujuan sebenarnya dari badan tersebut.
Melenceng dari Politik Bebas Aktif
Ikrar mengingatkan bahwa sejak era Presiden Soekarno, khususnya saat Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Palestina, Maroko, Aljazair, Tunisia, dan negara-negara lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
“Apakah kita sudah melenceng dari garis politik luar negeri kita yang bebas dan aktif yang selama ini memperjuangkan Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka?” tanya Ikrar retoris.
Kebijakan Luar Negeri Trump yang Kontroversial
Peneliti senior ini juga mempertanyakan apakah Indonesia akan mengikuti semua tindakan politik luar negeri Donald Trump yang dianggap kontroversial. Ia menyebutkan beberapa contoh, seperti upaya Trump menculik presiden Venezuela, keinginannya mengambil Greenland dari Denmark, ancaman terhadap Iran, dan tekanan terhadap Kuba.
“Apakah politik luar negeri Donald Trump itu adalah politik luar negeri yang untuk kemerdekaan dan perdamaian di dunia?” tantang Ikrar.
Dana untuk Palestina Sangat Minim
Ikrar mengkritik kontras yang mencolok antara dana Rp17 triliun untuk Board of Peace dengan bantuan yang sangat sedikit kepada rakyat Palestina. Ia mempertanyakan mengapa pemerintahan Prabowo begitu royal kepada Trump dan Netanyahu, namun minim dalam memberikan bantuan kepada bangsa Palestina yang selama ini menjadi bagian dari perjuangan politik luar negeri Indonesia.
Pemerintah Palestina juga dilaporkan tidak pernah meminta Indonesia untuk menjadi bagian dari Board of Peace pimpinan Trump tersebut.
Kontradiksi Pengiriman 20.000 Pasukan
Ikrar juga mempertanyakan rencana pengiriman 20.000 pasukan Indonesia ke Gaza. Menurutnya, terdapat kontradiksi mendasar: di satu sisi Indonesia membela pertahanan Israel melalui Board of Peace, namun di sisi lain seolah-olah menjadi pasukan penjaga perdamaian di Gaza.
“Ini suatu hal yang buat saya sangat sangat irasional,” tegas Ikrar mengakhiri kritiknya.
