Menu

Mode Gelap
Pertumbuhan Pangan 10 Persen tak Turunkan Inflasi Angka Pertumbuhan 5,39 Persen Dinilai Anomali Sandri DukungĀ  Penghargaan Bintang Mahaputera Untuk Kapolri Pertumbuhan Ekonomi Gagal Capai Target, Transisi Pemerintahan Dinilai Kurang Optimal Kawasan Strategis Di Jadikan Tempat Bongkar Muat BBM Yang Diduga Ilegal, Klarifikasi Dir Polairud Dinilai Tutupi Fakta Pengusaha Keluhkan Impor yang Ganggu Industri Nasional

POLITIK

Indonesia Sebaiknya Tidak Menjadi Anggota Tetap BOP

badge-check


					Foto: dok. ist Perbesar

Foto: dok. ist

INAnews.co.id, Jakarta- Ketua Umum Wahdah Islamiah Ustaz Zaitun Rasmin menyarankan agar Indonesia tidak menjadi anggota tetap Board of Peace (BOP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini disampaikannya dalam podcast Abraham Samad Speak Up, Sabtu (7/2/2026).

“Kalau pandangan sepintas sekarang lebih bagus jangan permanen dulu dan tidak perlu membayar,” ujar Ustaz Zaitun, merujuk pada syarat keanggotaan tetap yang mengharuskan Indonesia membayar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16-17 triliun.

Menurutnya, Indonesia sebaiknya tetap menjadi anggota biasa BOP agar lebih mudah keluar jika ternyata organisasi tersebut tidak menguntungkan atau justru merugikan perjuangan Palestina.

BOP adalah badan perdamaian dunia yang dibentuk Trump di luar PBB dengan kewenangan penuh pada dirinya sebagai eksekutif. Organisasi ini beranggotakan 16 negara, termasuk negara-negara Islam seperti Turki, Qatar, Saudi Arabia, Pakistan, Yordania, dan Indonesia. Malaysia tidak diajak bergabung.

Ustaz Zaitun menilai keikutsertaan Indonesia dalam BOP bisa menjadi kesempatan untuk menyuarakan aspirasi Palestina secara diplomatis, asalkan pemerintah mau mendengarkan masukan dari stakeholder masyarakat Islam Indonesia.

“Pak Prabowo bisa berjuang secara diplomatis dan kita tetap berjuang di lapangan untuk terus membela Gaza, membela Palestina, memperjuangkan dihentikannya genosida,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pertumbuhan Ekonomi Gagal Capai Target, Transisi Pemerintahan Dinilai Kurang Optimal

13 Februari 2026 - 16:42 WIB

Kebijakan Work From Anywhere Diterapkan Jelang Lebaran untuk Urai Kemacetan

13 Februari 2026 - 12:29 WIB

Stimulus Rp60 Triliun Dikucurkan di Kuartal I untuk Dorong Ekonomi

13 Februari 2026 - 10:23 WIB

Populer POLITIK