INAnews.co.id , Jakarta – Kepala Negara yang sempat duduk di tengah sejumlah keluarga korban mendapati keluhan mengenai sulitnya mendapatkan informasi mengenai status pencarian dan pertolongan para korban.
Mendengar hal tersebut, dirinya langsung meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)/BASARNAS Muhammad Syaugi, dan Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono untuk memberikan informasi yang dibutuhkan para keluarga.
Dalam pernyataannya setelah pertemuan berlangsung, Presiden Joko Widodo turut menyampaikan duka mendalam atas musibah yang terjadi pada Senin pagi, 29 Oktober 2018, itu.
“Pertama-tama, saya ingin menyampaikan duka mendalam atas musibah yang terjadi pada pagi hari tadi. Kita semua sangat tahu perasaan para keluarga penumpang yang menunggu informasi, yang menanti kabar, terutama dari Basarnas (BNPP),” ujarnya.
Pencarian 24 Jam
Kemudian, Presiden juga memastikan bahwa tim gabungan akan bekerja 24 jam setelah dirinya memerintahkan tim tersebut untuk terus melakukan pencarian badan pesawat yang sampai saat ini belum ditemukan meski perkiraan lokasi telah diketahui. Saat ini, tim gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian dengan bantuan kurang lebih 15 kapal pencarian.
“Tadi pagi sudah saya perintahkan, sudah dikerahkan dari Basarnas (BNPP), TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan dari kapal perusahaan swasta. Ada kurang lebih 15 kapal lebih yang berada di lokasi dalam rangka pencarian ini,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga akan langsung memberikan informasi terkini apabila dalam beberapa waktu mendatang terdapat informasi yang disampaikan langsung dari lokasi pencarian. Presiden juga menegaskan bahwa fokus penanganan saat ini masih berada pada tahap pencarian dan pertolongan bagi para korban.
“Yang kita kerjakan sekarang ini adalah bekerja sekeras-kerasnya di lapangan, di lokasi, agar badan pesawat dan korban-korban yang ada segera ditemukan,” kata Presiden.
Turut hadir pula mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
