INAnews.co.id, Jakarta – Masyarakat harus bijak menyikapi begitu cepatnya perkembangan dunia digital dan media sosial.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan Hukum Kementerian Dalam Negeri bertema ‘Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019’ di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.
Moeldoko memaparkan, akibat cepat dan derasnya pertukaran informasi melalui media internet dan sosial media, pertarungan terjadi selama 30 detik.
Dimana saat kebanyakan pengguna internet hanya memindai berita secara singkat, dan tidak membacanya secara utuh.
“Saat ini saya menjuluki ada sebuah revolusi jari, di mana sebuah berita ditentukan kecepatan dalam 30 detik begitu kita membaca berita. Tanpa mengetahui kebenarannya, jari kita bermain. Apakah berita itu benar atau tidak, masa bodoh,” kata Moeldoko.
Hal ini membuat masyarakat tidak sempat lagi melakukan pengecekan kebenaran atas informasi yang didapatnya.
Untuk itu, ia meminta masyarakat lebih bijak dalam menggunakan jarinya untuk membaca, menelaah dan tidak asal membagi sebuah informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Kini, informasi dari pemerintah harus bersaing dengan informasi lain untuk mendapatkan perhatian publik,” papar Panglima TNI 2013-2015 itu.
Moeldoko mengatakan pemerintah telah bekerja dengan baik. Namun, hasil kerja ini kerap dipatahkan dengan berita bohong atau hoaks.
“Pemerintah sudah bekerja dengan luar biasa, tapi dipatahkan dengan embusan berita yang tidak jelas, bohong, berita yang fitnah. Kerja keras yang luar biasa itu dipatahkan dengan satu kalimat,” urai mantan Moeldoko.
Moeldoko menekankan agar hoaks jangan dianggap sebagai permasalahan remeh, karena bukan hal yang tidak mungkin bila suatu berita bohong disebarkan terus menerus maka akan diamini kebenarannya oleh masyarakat.
“Hoaks bahkan dapat menyebabkan perang saudara yang berakibat pada perpecahan bangsa, seperti yang terjadi di Afghanistan,” ungkapnya.
