INAnews.co.id, Jakarta – Central for Budget Analysis kritik OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menghamburkan uang dari hasil punggutan uang sektor perbankan.
Menurut Uchok Sky Khadafi , OJK sangat tidak relevan dalam menggunakan anggaran untuk keperluan lembaganya, dan urgensi penggunaan anggaran itu sendiri.
“Yang dihambur hambur itu sangat besar dan bisa mencapai Rp.189.810.211.020 untuk sewa kantor, dan sewa rumah jabatan untuk orang orang OJK sendiri,” terang Uchok dalam rilisnya yang diterima Redaksi pada Jumat 23 Agustus 2024.
Lanjut, Direktur CBA (Center For Budget Analysis) Uchok Sky Khadafi menanggapi soal duit sebesar Rp 189 miliar ini, langsung bilang OJK itu banyak kelebihan duit, makanya realisasi duit itu suka suka mereka.
“Duit sebesar itu dipakai untuk menyewa 3 Gedung Kantor Regional OJK sebesar Rp 22.466.454.493, dan 16 Gedung Kantor OJK sebesar Rp 33.721.712.536. Tetapi duit yang paling besar dan boros banyak dipergunakan untuk menyewa kantor Pusat OJK di Wisma Mulia 1,” jelas Uchok.
CBA menemukan data , jika OJK harus menghabiskan duit sebesar Rp.22.477.071.100, dan juga menyewa Kantor Wisma Mulia 2 sebesar Rp 91.311.760.840.
“Selain untuk menyewa kantor, duit pajak punggutan dari sektor keuangan juga digunakan untuk menyewa rumah jabatan ADK (Anggota Dewan Komisioner), Rumah Kepala Regional OJK, dan Rumah Jabatan Kepala OJK,” paparnya.
Menurut Uchok Sky, anggaran sebesar Rp 12.644.540.714 dipakai untuk menyewa 6 Rumah Jabatan ADK. Berarti rata rata setiap Anggota ADK akan mendapat sekitar Rp.2.1 miliar perorang.
“Kemudian, ada juga duit OJK untuk menyewa 6 Rumah Kepala Regional OJK sebesar Rp 2.551.078.704, dan rata rata akan mendapat sekitar Rp.425 juta perorangan atau perumah dan 20 Rumah Jabatan Kepala OJK sebesar Rp4.637.592.633,00, dan rata rata akan mendapat Rp 231 juta untuk menyewa satu buah rumah,” terang Uchok.
Menurut Uchok anggaran itu terlalu besar untuk sewa kantor dan rumah jabatan.
“CBA meminta kepada KPK untuk segera membuka penyelidikan anggaran OJK tersebut. Kalau tidak salah anggaran total untuk sewa kantor dan rumah jabatan mencapai Rp169.976.998.969,” tutup Uchok.
