INAnews.co.id, Jakarta– Ratusan buruh, siang tadi, mengikuti peringatan Hari Tani Nasional (HTN) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Tampak beberapa serikat pekerja dan atau organisasi buruh membersamai aksi para petani di depan gedung wakil rakyat itu, seperti SBSI 92, GSBI, KSPSI, dan lain-lain. Ada pula dari perwakilan sipil seperti Muhammad Said Didu.
Dalam kesempatan itu, Ketum KSPSI Jumhur Hidayat mengungkapkan alasannya mengapa ia dan para anggota turut serta membersamai petani di HTN 2024.
“Selama ini petani selalu dalam posisi yang tertekan, bahkan hanya sekadar untuk menyambung hidup. Punya tanah sedikit bukannya ditambah supaya lebih luas malah digusur-gusur. Jadi ini benar-benar anti Pancasila,” ujar Jumhur.
“Dan ini kita sudah darurat, karena itu kaum buruh menyertai—bersama-dama mereka sebagai solidaritas—apa yang menjadi kehendak mereka seperti petani sejahtera, nilai tukar petani meningkat, mereka punya lahan—ketimbang lahan dibagi-bagi oligarki sebaiknya lahan dibagikan ke petani dan negara yang memastikan lahan itu produktif di tangan mereka. Bukan sebaliknya mereka diusir-usir,” lanjut Jumhur.
Menurut Jumhur, apa yang dialami petani saat ini adalah kezaliman yang nyata. Bahkan kata dia, apa yang dialami petani lebih kejam daripada masa kolonialisme lalu.
“Belanda saja enggak pernah mengusir rakyat dari tanahnya. Tanam paksa itu, 20 persen diwajibkan untuk menanam keinginan Pemerintahan Belanda, yang 80 persen silakan. Tanah tidak digusur. Hanya minta tolong 20 persen dari apa yang ditanam. Jadi masih dibeli oleh Pemerintah Belanda,” papar Jumhur.
“Kalau ini bukan hanya 20 persen, bukan 50 persen, 100 persen harus hilang tanahnya. Lebih kejam,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketum GSBI Rudi HB Daman mengungkapkan alasannnya turut serta di peringatan HTN 2024 ini karena ia merasa tidak ada perubahan untuk tani Indonesia. Padahal usia dalam peringatan ini sudah 64 tahun.
“Struktur agraria kita juga tidak ada perubahan. Masih saja struktur kolonial, walaupun berganti rezim,” kata Rudi.
Salah satunya yang menurut Rudi adalah melalui proyek strategis nasional (PSN) yang dilegalisasi dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja. “Jadi masalah monopoli dan perampasan tanah, masalah PSN, itu bukanlah hanya milik kaum tani, juga ini menjadi milik—isu yang diperjuangkan oleh kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.
Bagi kaum buruh kata Rudi, tidak akan ada upah yang layak, tidak akan ada kepastian kerja, tidak ada kebebasan berserikat, selama praktik monopoli dan perampasan tanah itu masih masif. “Bagaimana negara bertindak sebagai tuan tanah—beberapa kelompok orang, korporasi pribadi menguasai tanah dengan jutaa hektare tiada terkira, ini adalah menjadi masalah penyebab utama,” cetusnya.
Untuk itu kata dia, momentum di peringatan HTN ini, buruh membersamai dan juga berjuang bersama, untuk terwujudnya reforma agraria sejati dan dibangunnya industri nasional.
“Karena tidak ada kehidupan tanpa tanah. Tidak ada demokrasi tanpa land reform. Tidak ada industri yanh kuat tanpa land reform. Maka land reform itulah yang paling penting,” imbuhnya.
Massa aksi yang memperingati HTN 2024 terpantau mulai berangsur-angsur meninggalkan titik aksi (depan gedung DPR/MPR RI) sekira pukul 4 sore. Jumhur dan Rudi tampak lebih awal meninggalkan lokasi aksi.
