Menu

Mode Gelap
Genangan Air Pascabanjir terhadap Kesehatan Warga dan Tips Sehat Usai Banjir Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan di Kota Semarang Menjaga Kesehatan di Musim Hujan: Tips Sehat di Tengah Ancaman Banjir Oknum Anggota TNI AL Terlibat Perkelahian di Talaud, Lanal Minta Maaf, Proses Hukum Berlanjut Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

POLITIK

Amien Rais Sebut Jokowi Alami Power Syndrome

badge-check


					Foto: mantan Ketum PP Muhammadiyah Prof Amien Rais menanggapi kelola tambang yang diterima Muhammadiyah/tangkapan layar Perbesar

Foto: mantan Ketum PP Muhammadiyah Prof Amien Rais menanggapi kelola tambang yang diterima Muhammadiyah/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Prof Amien Rais, melancarkan kritik pedas terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam akun YouTube-nya. Amien menilai Jokowi mengalami “post power syndrome” dan menyebutnya sebagai sosok yang “sakit-sakitan” pasca lengser dari kursi kepresidenan.

Dalam akun tersebut, Amien menyoroti respons Jokowi terhadap isu ijazah palsu yang menimpanya. Menurut politisi senior ini, Jokowi dalam kebingungan justru menuduh Partai Demokrat sebagai dalang di balik munculnya isu tersebut.

“Karena Jokowi sedang ditimpa kebingungan dalam menghadapi tudingan ijazah palsunya, dia lantas membidik Partai Biru sebagai dalang keluarnya isu ijazah palsu tersebut,” ujar Amien dikutip.

Amien mengkritik keras tuduhan Jokowi terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang disebutnya “gegabah” karena hanya berdasarkan warna logo partai. Ia membandingkan profil pendidikan dan karir militer SBY yang jauh lebih unggul dibanding Jokowi.

Kritik paling tajam Amien tertuju pada kondisi psikologis Jokowi pasca menjabat. Ia menilai mantan presiden itu mengalami sindrom kehilangan kekuasaan yang berdampak pada perilaku politiknya.

“Jokowi menurut saya memang menderita ‘post power syndrome’. Ini sangat kentara, barangkali karena sudah tidak ada partai politik yang membelanya kecuali PSI yang tidak terlalu besar,” kata Amien.

Amien juga menyinggung kondisi politik Jokowi yang menurun drastis setelah dipecat dari PDIP bersama keluarganya. Ia mengibaratkan bobot politik Jokowi kini seperti “benda yang sangat ringan” yang mudah terombang-ambing angin.

Tidak luput dari sorotan Amien adalah upaya Jokowi membangun dinasti politik melalui anak-anaknya. Ia menyebut rencana menjual Gibran sebagai calon presiden 2029 hanya sebagai “khayalan belaka” yang tidak realistis.

“Kebodohan Jokowi kemudian mencoba membangun politik dinasti dan nepotisme di PSI,” tegas Amien.

Amien juga mengkritik sikap Jokowi yang dianggapnya tidak berterima kasih kepada PDIP, partai yang telah mengusungnya dari Walikota Solo hingga menjadi Presiden dua periode.

Di bagian penutup, Amien dengan tegas meminta Jokowi untuk tidak lagi ikut campur dalam urusan pemerintahan. Ia menilai hal tersebut memalukan dan menggelikan.

“Jadi, Mas Jokowi, Anda sudah selesai—titik. Usai sudah tugas kepresidenan Anda—titik. Tidak perlu lagi Anda ‘nongol-nongol’ ikut mengatur-ngatur urusan negara. Itu memalukan dan menggelikan,” tegas Amien.

Ia meminta Jokowi membiarkan Presiden Prabowo Subianto bekerja memperbaiki kondisi bangsa yang menurutnya telah dirusak oleh pemerintahan sebelumnya.

Penyampaian keras Amien Rais ini diperkirakan akan menimbulkan polemik di dunia politik Indonesia. Kritik terbuka dari tokoh senior terhadap mantan presiden menunjukkan dinamika politik yang terus memanas pasca pergantian kepemimpinan.

Hingga saat ini, pihak Jokowi atau kubu yang mendukungnya belum memberikan tanggapan resmi atas kritik pedas dari Ketua Majelis Syura Partai Ummat tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun

23 Januari 2026 - 21:55 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Populer POLITIK