INAnews.co.id, Jakarta– Sejarawan terkemuka Prof. Dr. Asvi Warman Adam mengeluarkan kritik keras terhadap upaya penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang dinilai mengulangi pola legitimasi rezim seperti yang terjadi pada era Orde Baru.
Dalam paparannya, Adam menjelaskan perjalanan Indonesia sejak kemerdekaan 1945 yang awalnya berhasil memproyeksikan Indonesia sebagai negara pertama yang merdeka pasca Perang Dunia II. Kesuksesan ini berlanjut dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung, menginspirasi banyak negara di Asia Afrika untuk meraih kemerdekaan.
Namun, keberhasilan selama 20 tahun tersebut berubah drastis sejak 1965. “Terjadi pergantian kekuasaan yang saya sebut kudeta merangkak tahun 1965-1967 yang menyebabkan terbentuknya negara keamanan nasional selama 30 tahun,” ujar Adam.
Adam menggambarkan bagaimana rezim Orde Baru mempertahankan kekuasaan melalui sistem kontrol ketat dan teror negara. Sebagai contoh, tiga mahasiswa di Yogyakarta pada 1980-an dihukum lebih dari lima tahun hanya karena menjual buku-buku yang dianggap terlarang.
“Teror negara dilakukan untuk membuat rakyat menjadi betul-betul pasif dan patuh sepenuhnya kepada negara,” jelasnya.
Strategi legitimasi Orde Baru tidak hanya mengandalkan kontrol fisik, tetapi juga penulisan sejarah. Adam menyoroti peran Nugroho Notosusanto dalam menyusun “Sejarah Nasional Indonesia” yang memberikan legitimasi kepada rezim berkuasa.
Kini, setelah era reformasi berlangsung 30 tahun, Adam melihat pengulangan pola yang sama. “Penulisan kembali sejarah nasional Indonesia modelnya sama dengan yang dilakukan Nugroho Notosusanto pada 1970-an,” kritiknya.
Dalam draft penulisan sejarah terbaru yang diselesaikan Juli lalu, Adam mengidentifikasi narasi yang menonjolkan keberhasilan Orde Baru melalui konsep stabilitas dan keamanan nasional. Pembangunan di berbagai bidang ditonjolkan, sementara pelanggaran HAM berat hanya ditempatkan sebagai subbab kecil bertajuk “reaksi terhadap pembangunan.”
“Pelanggaran HAM berat dianggap hanya sedikit efek samping dari pembangunan monumental Orde Baru,” ungkap Adam.
Sejarawan ini juga mengkritik pembangkitan kembali stigma terhadap kelompok-kelompok yang pada era Orde Baru dianggap musuh, seperti PKI dan kelompok pro-Sukarno. Penulisan sejarah terbaru kembali menggunakan terminologi “G-30S PKI” dan menetapkan PKI sebagai dalang peristiwa 1965.
Hal ini dinilai Adam sebagai kemunduran dari pencapaian era reformasi. Dalam buku “Indonesia dalam Arus Sejarah” era reformasi, peristiwa tersebut hanya disebut “Gerakan 30 September” dengan penjelasan berbagai versi yang ada, bukan versi tunggal seperti era Orde Baru.
Adam secara tegas menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah ini bertujuan menghilangkan jejak kelam, termasuk yang terkait dengan Prabowo Subianto dan tokoh-tokoh lain dari era tersebut.
“Penulisan sejarah ulang ini merupakan bagian dari kebangkitan Neo-Orde Baru melalui penulisan sejarah,” tegas Adam dalam kesimpulannya.
Kritik ini muncul di tengah kekhawatiran berbagai kalangan akademisi dan aktivis HAM mengenai upaya revisi sejarah yang dinilai dapat mengaburkan pembelajaran dari masa kelam bangsa Indonesia.
