INAnews.co.id, Jakarta– Direktur Lab45 Jaleswari Pramodhawardani melontarkan kritik keras terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang dinilainya semakin mirip dengan era Orde Baru (Orba), meski sudah 27 tahun reformasi bergulir.
Dalam paparannya, di Jakarta beberapa waktu lalu, Jaleswari mengidentifikasi tiga masalah utama yang menunjukkan kemunduran demokrasi Indonesia dan masih kuatnya warisan rezim Soeharto dalam sistem politik modern.
“Karakter atau watak pemimpin kita itu cenderung toksik, antidemokrasi, otoriter, dan personalistik,” tegas Jaleswari.
Ia menjelaskan bahwa personalistik yang dimaksud adalah dominasi hubungan kekeluargaan dalam pengangkatan pejabat pemerintahan, yang mengaburkan batas antara urusan privat dan publik.
Kondisi ini, menurut Jaleswari, telah melemahkan institusi-institusi demokrasi dan mengaburkan tiga cabang kekuasaan dalam sistem trias politica. Ruang kebebasan berekspresi masyarakat pun kian menyempit.
Warisan kedua yang masih mengakar adalah praktik kontrol terhadap pemikiran melalui penulisan ulang sejarah. “Orde Baru tidak mengendalikan sejarah masa kini saja tetapi juga masa lalu. Ia mengkooptasi, ia menghapus, ia mengubah sejarah menurut versinya,” ungkap Jaleswari.
Ia menyoroti bagaimana sejarah nasional akhirnya hanya memiliki satu atau dua versi yang merupakan versi kekuasaan. Indoktrinasi melalui institusi pendidikan membuat pemikiran alternatif dianggap menyimpang.
Jaleswari mengingatkan nasib cendekiawan seperti Pramoedya Ananta Toer dan Tan Malaka yang ditangkap karena karya-karyanya dianggap berbahaya bagi rezim.
Yang mengkhawatirkan, menurut Jaleswari, pemerintah saat ini juga menginisiasi program penulisan ulang sejarah melalui Kementerian Kebudayaan. “Penulisan ulang ini bukan saja sifatnya tertutup tetapi memiliki indikasi akan berulang dengan praktik-praktik yang ada di zaman Orde Baru,” kritiknya.
Warisan ketiga adalah ilusi nasionalisme yang dikonstruksi sebagai konsep tunggal oleh negara. Jaleswari menekankan bahwa nasionalisme sejati seharusnya berlandaskan keterbukaan, kemanusiaan, dan keadilan, bukan ultranasionalisme yang mengandalkan keagungan militerisme.
“Cinta Indonesia ini seakan-akan dikonstruksikan sebagai satu-satunya yang dikonseptualisasikan oleh negara. Ketika orang bertentangan dengan nasionalisme versi negara ini, kita dibilang antinasionalisme,” jelasnya.
Jaleswari mengamati kemunduran akal sehat secara perlahan terjadi, ditandai dengan menguatnya kembali hegemoni militerisme terhadap kekuasaan dan nasionalisme. Pendekatan keamanan yang evolusif terus mendominasi seperti era Orde Baru.
Kondisi ini, menurutnya, menjelaskan mengapa dalam perjalanan 80 tahun Indonesia masih dihadapkan paradoks kesejahteraan, penegakan hukum dan keadilan, serta ketimpangan ekonomi yang belum terselesaikan.
“Saat-saat ini saya bersama kawan-kawan merasakan kecemasan dan keprihatinan. Ini adalah situasi mendesak yang menuntut agar kita tidak terjebak dalam pengulangan,” tegas Jaleswari mengakhiri paparannya.
Lab45 adalah lembaga think tank yang fokus pada isu-isu demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia.
