INAnews.co.id, Jakarta– Dalam wawancara eksklusif di channel Abraham Samad Speakup, Ahad, Pangi Syarwi Chaniago, CEO Voxpol Center sekaligus aktivis dan akademisi pengamat politik, mengungkap sisi gelap kebijakan kenaikan pajak daerah yang memicu gejolak di beberapa wilayah seperti Kabupaten Pati, Jombang, Cirebon, dan Bone, Sulawesi Selatan. Ratusan hingga puluhan ribu warga turun ke jalan menolak kenaikan pajak yang melonjak hingga 250 persen.
Pangi menilai tindakan naiknya pajak secara besar-besaran merupakan wujud arogansi pejabat yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat. “Ini bukan kejadian tunggal, namun akumulasi dari pola pemerintahan yang tidak berkeadilan dan penindasan,” ujarnya dikutip.
Lebih lanjut, Pangi mengungkap bahwa APBD daerah selama ini sangat bergantung pada transfer dari pusat, dan saat pusat menuntut kemandirian daerah, pemerintah daerah panik dan memilih solusi lama berhutang untuk menutup kebutuhan, sehingga beban bunga hutang hingga 600 triliun per tahun harus dipikul Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya sebagai “pemadam kebakaran.”
Pangi juga menyinggung beban berat yang harus dihadapi Presiden Prabowo dengan banyaknya masalah warisan seperti ribuan izin tambang ilegal. “Ini bukan zaman sekarang, tapi warisan masa lalu,” katanya.
Meski demikian, menurut Pangi, postur APBN di era Prabowo justru jauh lebih stabil dan defisitnya lebih terkendali dibandingkan sebelumnya. Penghematan besar-besaran dilakukan pada pos perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor, yang kemudian dialihkan pada program sosial seperti makan bergizi gratis dan koperasi.
Namun, Pangi juga mengkritik menteri-menteri lama yang dinilai menjadi “duri dalam daging” pemerintahan baru, dengan sejumlah pernyataan kontroversial yang dinilai akan merusak citra dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo. Ia mencontohkan ancaman penyitaan tanah negara dan “pengangguran” yang dianggap tidak manusiawi.
Dari sisi penegakan hukum, menurut Pangi, KPK masih dikuasai kekuasaan lama dan kasus-kasus tertentu dipilih sesuai kepentingan politik. Di sisi lain, kejaksaan makin berani dan hakim mendapat kenaikan gaji signifikan agar tidak bermain politik dalam penegakan hukum.
Tentang program 3 juta rumah yang belum terealisasi, Pangi mempertanyakan apakah itu karena kapasitas yang lemah atau memang ada strategi tertentu, bahkan menyinggung adanya suara kekal dalam pernyataan para menteri kontroversial.
Secara internasional, Pangi menilai Presiden Prabowo sedang berada di puncak wibawa, terutama di mata dunia seperti di Prancis. Namun, di dalam negeri, program-program masih terkendala berbagai masalah lama dan menteri yang belum sejalan.
Dalam konteks Ibu Kota Negara (IKN), Pangi menuturkan bahwa model pembangunan sudah bergeser, dengan fokus penganggaran dialihkan untuk program sosial ketimbang infrastruktur besar yang dinilai mubazir dan diperkirakan menjadikan IKN sebagai ibukota provinsi di Kalimantan Timur.
Pangi mengingatkan Presiden Prabowo untuk berani melakukan reshuffle kabinet demi memperkuat kepercayaan publik dan memastikan visi presiden dapat diterjemahkan secara optimal oleh para menterinya. Ia menekankan pentingnya penertiban tambang ilegal, perampasan aset koruptor, pengembangan pariwisata terutama di Indonesia Timur, serta peningkatan stabilitas pangan.
“Jangan salahkan Prabowo, dia hanyalah ‘pemadam kebakaran’ yang berusaha memadamkan api dari warisan masa lalu yang sangat berat,” pungkas Pangi menutup wawancara.
Wawancara ini menjadi alarm sosial sekaligus cermin kondisi nyata pemerintahan saat ini yang tengah menghadapi ujian berat dari akar masalah lama yang belum teratasi. Masyarakat diharapkan semakin peka dan kritis menyikapi dinamika kebijakan pemerintah ke depan.
