Menu

Mode Gelap
Genangan Air Pascabanjir terhadap Kesehatan Warga dan Tips Sehat Usai Banjir Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan di Kota Semarang Menjaga Kesehatan di Musim Hujan: Tips Sehat di Tengah Ancaman Banjir Oknum Anggota TNI AL Terlibat Perkelahian di Talaud, Lanal Minta Maaf, Proses Hukum Berlanjut Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

POLITIK

Porsi Anggaran tak Boleh Kaku

badge-check


					Foto: Politisi PKS Mardani Ali Sera, dok. parlementaria Perbesar

Foto: Politisi PKS Mardani Ali Sera, dok. parlementaria

INAnews.co.id, Jakarta– Pentingnya reformasi perpajakan yang berani digaungkan oleh politisi PKS, Mardani Ali Sera. Menurutnya, ketika pajak semakin tinggi dan dikelola dengan baik, daerah akan mampu tumbuh mandiri, bahkan berpotensi menjadi provinsi baru.

“Basis pertumbuhannya adalah kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan pajak,” ujar Mardani lewat channel YouTube-nya, diunggah baru-baru ini.

Mardani menekankan pentingnya penataan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Ia mencontohkan Filipina, yang dinilainya sukses melakukan reformasi perpajakan.

“Di Filipina, daerah yang mampu mengelola pajaknya dengan baik akan mendapatkan porsi anggaran berbeda dibanding daerah lain. Masyarakatnya pun merasa puas, sehingga inovasi dan perkembangan daerah terus bertumbuh,” jelas Mardani.

Dengan sistem seperti itu, lanjutnya, alokasi dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak lagi ditentukan secara kaku.

“DAK, misalnya, harus didasarkan pada dinamika dan kebutuhan masing-masing daerah yang memang berbeda antara Jawa dan luar Jawa,” tutur Mardani. Ia berharap penataan secara teknokratis dan strategis dapat menyeimbangkan alokasi anggaran, terutama untuk luar Jawa.

Mardani juga menyinggung kebijakan era pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama. Saat itu, alokasi anggaran untuk daerah luar Jawa lebih besar dibanding Jawa, yang menurutnya sempat memicu masalah politik.

“Ini sempat menimbulkan masalah, karena partai pendukung Pak Jokowi saat itu kuat di Jawa, sementara di luar Jawa tidak terlalu dominan. Akhirnya, terjadi pergantian menteri yang menangani hal ini,” ungkap Mardani.

Kesimpulannya, Mardani kembali menegaskan bahwa reformasi perpajakan adalah kunci. “Ketika pajak semakin tinggi dan pengelolaannya semakin baik, setiap daerah berpeluang untuk tumbuh dan berkembang, menjadi kota atau bahkan provinsi mandiri berdasarkan kemampuan generate pajaknya sendiri,” pungkas Mardani.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun

23 Januari 2026 - 21:55 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Populer POLITIK