Menu

Mode Gelap
Genangan Air Pascabanjir terhadap Kesehatan Warga dan Tips Sehat Usai Banjir Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan di Kota Semarang Menjaga Kesehatan di Musim Hujan: Tips Sehat di Tengah Ancaman Banjir Oknum Anggota TNI AL Terlibat Perkelahian di Talaud, Lanal Minta Maaf, Proses Hukum Berlanjut Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

POLITIK

Peneliti Sebut Kabinet Prabowo Terlalu Gemuk: Hambat Laju Pembangunan

badge-check


					Foto: Prabowo Subianto/tangkapan layar Perbesar

Foto: Prabowo Subianto/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Peneliti Senior BRIN Prof. Siti Zuhro mengkritik keras struktur kabinet Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu besar dengan 100 lebih menteri dan wakil menteri. Dalam wawancara dengan Abraham Samad, Ahad (14/9/2025), ia memperingatkan bahwa birokrasi gemuk justru akan menghambat akselerasi pembangunan yang dicanangkan Prabowo.

“Saya khawatir dengan kabinet yang besar saat ini. Ada satu kementerian sampai tiga wamen. Ini yang nanti akan justru membuat larinya Pak Prabowo dihambat oleh besarnya birokrasi seperti itu,” tegas Siti Zuhro di kanal YouTube “Abraham Samad Speak Up”.

Pakar politik ini membandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya memiliki 18 menteri namun efektif menjalankan fungsinya. “Tidak ada teori yang mengatakan birokrasi yang kaya struktur juga kaya fungsi. Kalau kaya fungsi pastilah miskin struktur, ramping dia,” jelasnya.

Kritik semakin tajam ketika menyoroti adanya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris. Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas kinerja pemerintahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun

23 Januari 2026 - 21:55 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Populer POLITIK