Menu

Mode Gelap
Genangan Air Pascabanjir terhadap Kesehatan Warga dan Tips Sehat Usai Banjir Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan di Kota Semarang Menjaga Kesehatan di Musim Hujan: Tips Sehat di Tengah Ancaman Banjir Oknum Anggota TNI AL Terlibat Perkelahian di Talaud, Lanal Minta Maaf, Proses Hukum Berlanjut Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

POLITIK

Unsur Masa Lalu di Kabinet Jadi Batu Sandungan Legitimasi Prabowo

badge-check


					Foto: dok. Univeritas Airlangga Perbesar

Foto: dok. Univeritas Airlangga

INAnews.co.id, Jakarta– Kehadiran sejumlah tokoh dari pemerintahan sebelumnya dalam kabinet Prabowo Subianto dinilai menjadi faktor penghambat dan ancaman bagi legitimasi presiden. Prof. Siti Zuhro dari BRIN menyebut Prabowo “tidak punya kemewahan” untuk memilih seluruh kabinetnya sesuai preferensi pribadi.

“Pak Prabowo tidak punya kemewahan untuk memilih seluruhnya sesuai preferensi. Maka diberilah sekitar 14-16 dari pilihan-pilihan rezim sebelumnya. Kalau tidak tepat menjadi batu sandungan dan taruhan bagi legitimasi Pak Prabowo,” ungkap peneliti senior tersebut ketika diwawancarai Abraham Samad lewat kanal YouTube-nya (Abraham Samad Speak Up), Ahad (14/9/2025).

Reshuffle lima menteri yang disebut “geng Solo” termasuk Budi Arie Setiadi dan Budi Gunawan dinilai sebagai langkah awal, kata Siti. Namun, tuntutan publik untuk membersihkan kabinet dari “anasir-anasir masa lalu” yang bermasalah masih terus bergulir.

“Anasir-anasir yang memimpin di kementerian yang terkonotasi bagian dari masa lalu, yang menunjukkan track record tidak bagus, yang berkaitan dengan korupsi, pelanggaran etika—ini yang menghambat Pak Prabowo,” tegas Siti Zuhro.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun

23 Januari 2026 - 21:55 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Populer POLITIK