INAnews.co.id, Jakarta– Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,2 triliun yang akan memberikan peluang emas bagi fresh graduate dan pekerja ekonomi digital. Program ambisius ini menargetkan penciptaan 681.000 lapangan kerja baru melalui 17 skema berbeda sepanjang 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa paket ini merupakan hasil rapat langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program berkelanjutan hingga 2026, dan 5 program unggulan penyerapan tenaga kerja.
Program paling menarik adalah skema magang untuk 20.000 fresh graduate lulusan S1 dan D3 yang baru lulus maksimal satu tahun. Mereka akan mendapat gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama 6 bulan melalui program senilai Rp8 miliar.
“Ini link and match dengan sektor industri, jadi fresh graduate langsung dapat pengalaman kerja sambil dibayar UMP,” kata Airlangga, Senin (15/9/2025).
Dalam terobosan mengakomodasi ekonomi digital, pemerintah memberikan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk 731.361 pekerja transportasi online, kurir, dan logistik.
Program senilai Rp36 miliar ini memberikan perlindungan komprehensif dengan santunan kematian hingga 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, dan beasiswa Rp74 juta untuk dua anak. Untuk jaminan kematian, total santunan mencapai Rp42 juta.
Pemerintah memberikan kejutan dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen untuk UMKM berpendapatan hingga Rp4,8 miliar per tahun sampai 2029. Ini mengakhiri ketidakpastian perpanjangan tahunan yang selama ini terjadi.
“Tidak diperpanjang satu tahun satu tahun lagi, tetapi diberikan kepastian sampai 2029,” tegas Airlangga. Saat ini sudah ada 542.000 wajib pajak UMKM terdaftar dengan alokasi Rp2 triliun untuk tahun 2025.
Program bantuan pangan tetap menjadi prioritas dengan alokasi terbesar Rp7 triliun untuk distribusi 10 kg beras gratis selama dua bulan (Oktober-November), dengan evaluasi untuk perpanjangan hingga Desember.
Pemerintah juga memperluas program PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dari industri padat karya ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Sebanyak 552.000 pekerja akan mendapat insentif senilai Rp120 miliar.
“Sektor pariwisata mengalami tekanan, sehingga yang kemarin sudah diberikan ke padat karya, diperluas ke pariwisata,” ungkap Airlangga.
Pemerintah menerapkan sistem revolusioner “fiktif positif” dalam perizinan Online Single Submission (OSS). Jika perizinan tidak selesai dalam 20 hari kerja, maka secara otomatis dianggap disetujui.
Program deregulasi senilai Rp1 triliun ini menargetkan 50 kabupaten/kota dan 170+ kecamatan, dengan dana Rp3,5 miliar per Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Program andalan Presiden Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih, menargetkan penyerapan 681.000 tenaga kerja dengan target akhir 1 juta orang pada Desember 2025.
Sektor kelautan mendapat perhatian khusus melalui modernisasi 1.000 kapal nelayan (200.000 lapangan kerja), Kampung Nelayan Merah Putih di 100 desa (8.645 tenaga kerja), dan revitalisasi 20.000 hektar tambak Pantura (168.000 tenaga kerja).
Program perkebunan rakyat juga akan melakukan replanting 870.000 hektar untuk komoditas tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala, menciptakan lebih dari 1,6 juta lapangan kerja.
Untuk memastikan program berjalan lancar, dibentuk Tim Akselerasi Program Prioritas yang akan menggelar rapat mingguan mendengar keluhan pelaku bisnis.
“Ke depan harusnya tidak ada program yang macet lagi. Kalau ada yang macet, kita akan percepat supaya jalan dengan baik,” tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
