INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti tajam fenomena penggunaan sirene dan strobo kendaraan pengawal yang populer disebut “tottot-wukwuk” sebagai bentuk ketidakadilan yang mencerminkan perlakuan diskriminatif terhadap rakyat.
Dalam analisisnya, Prayitno menilai penolakan masyarakat terhadap praktik ini bukanlah tanpa alasan. “Di tengah masyarakat yang saat ini sedang berjuang bagaimana memperbaiki nasibnya, jangan lagi ada pemandangan yang seakan-akan menunjukkan ada orang yang diistimewakan di negara ini, sementara ada pihak-pihak yang lain dianggap perlu dipinggirkan,” tegasnya di kanal YouTube-nya yang diunggah Rabu (24/9/2025)
Pengamat politik ini mengaitkan gelombang kritik terhadap sirene pejabat dengan meningkatnya kesadaran kritis masyarakat pasca-demonstrasi Agustus lalu. Menurutnya, masyarakat kini lebih peduli dan berani menyuarakan ketidaksetujuan terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak adil.
“Efeknya adalah tunjangan-tunjangan yang fantastis pada level DPRD itu dikurangi dan turun drastis secara signifikan, bahkan kebijakan-kebijakan di level kabupaten, kota, ataupun provinsi sudah mulai dikritisi oleh publik,” ungkapnya.
Prayitno menyebut ini sebagai munculnya “kelompok-kelompok kritis” yang sudah berani menyatakan pendapat dan menyampaikan kekecewaan melalui media sosial.
Faktor kedua yang memperburuk situasi adalah disparitas ekonomi yang semakin lebar. “Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang pejabat semakin berkelimpahan harta, mendapatkan kemewahan, mendapatkan pengawalan khusus, tidak terjebak dengan macet,” kritiknya.
Di sisi lain, rakyat biasa harus menanggung berbagai beban pajak sambil menghadapi kemacetan dan kesulitan hidup sehari-hari. “Wajar kalau kemudian praktik wuk-wuk ataupun tot-tot wuk-wuk ini mendapatkan cukup resistensi,” tambahnya.
Prayitno mengkritik alasan penggunaan sirene untuk menghindari keterlambatan rapat. Ia menyarankan para pejabat untuk berangkat lebih awal seperti yang dilakukan masyarakat biasa.
“Kalau memang rapatnya jam 08.00, sebisa mungkin paling telat itu jalan dari rumah dilakukan jam 06.30 atau paling sangat telat itu jam 07.00 sudah mulai jalan,” sarannya.
Pengamat ini mencontohkan bagaimana rakyat biasa rela bangun subuh dan berangkat jam 05.30 atau 06.00 untuk menghindari kemacetan. “Alangkah lebih hebat dan lebih dahsyatnya kalau privilege ini tidak terlampau digunakan,” tegasnya.
Meskipun mengkritik keras penggunaan sirene untuk pejabat, Prayitno memberikan pengecualian untuk kepentingan darurat. “Saya setuju hanya untuk beberapa hal. Misalnya bagi ambulans yang sedang membawa orang yang sedang sakit parah atau kendaraan pemadam kebakaran,” jelasnya.
Prayitno mengapresiasi respons cepat berbagai pihak, termasuk istana dan partai politik, yang berkomitmen mengevaluasi dan mengurangi penggunaan sirene. “Katanya pemerintah pun secara perlahan sudah tidak lagi menggunakan apa yang disebut dengan tot-tot dan wukwuk itu,” katanya.
Pengamat politik ini menegaskan bahwa praktik sirene pejabat menciptakan kesan adanya warga negara kelas satu dan kelas dua. “Seakan-akan rakyat biasa itu hanya ngekos di negara ini, padahal mereka juga bayar pajak dan mengikuti aturan yang ada,” pungkasnya.
Kritik terhadap “tottot-wukwuk” ini mencerminkan tuntutan masyarakat akan kesetaraan perlakuan dan penghapusan privilege yang berlebihan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
