Menu

Mode Gelap
Parpol di Indonesia Dinilai Bukan Partai Sejati, Melainkan “Perusahaan Keluarga” Mengapa Kasus Pidana Pemilu Jarang Diproses? Ahli Ungkap Sistem “Berputar-putar” Ketujuh Komisioner KPU Pernah Dihukum karena Pelanggaran Etika Ahli: Sistem Pilkada Lewat DPRD Justru Picu Transaksi Politik Lebih Parah Prabowo Pernah Sebut Cagub Harus Siapkan Rp300 Miliar Maju Pilkada BAT Bank Akui Dana USD 1 Juta Dikuasai, CWIG Ultimatum Pengembalian Secepatnya

POLITIK

Teknokrasi Harus Memimpin, Bukan Didominasi Politik

badge-check


					Foto: dok. Periskop Perbesar

Foto: dok. Periskop

INAnews.co.id, Jakarta– Rektor IPB, Prof. Arif Satria, dan Anies Baswedan menyampaikan keprihatinan yang sama tentang dominasi politik dalam penyelesaian masalah pembangunan Indonesia, yang dinilai menghambat kemajuan bangsa.

Dalam diskusi dini hari waktu Indonesia (pukul 2 pagi), Prof. Arif menyatakan bahwa pendulum saat ini bergerak ke arah dominasi politik dalam menyelesaikan berbagai persoalan. “Kalau ini dibiarkan maka kita tidak bisa mengikuti rute Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan. Karena di sana teknokrasi leads the process,” jelasnya dalam tayangan kanal YouTube-nya yang diunggah Selasa (28/10/2025).

Prof. Arif menekankan bahwa tantangan human capital Indonesia adalah ketimpangan, yang harus diselesaikan dengan menempatkan teknokrasi di depan.

Sementara itu, Anies Baswedan menambahkan pentingnya pendekatan induktif dalam berkontribusi untuk Indonesia.

“Jangan melihat apa yang Anda belajar di sini terus bagaimana menerapkan. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa menggunakan ilmu menyelesaikan masalah di Indonesia,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Parpol di Indonesia Dinilai Bukan Partai Sejati, Melainkan “Perusahaan Keluarga”

14 Januari 2026 - 12:20 WIB

Mengapa Kasus Pidana Pemilu Jarang Diproses? Ahli Ungkap Sistem “Berputar-putar”

14 Januari 2026 - 10:15 WIB

Ahli: Sistem Pilkada Lewat DPRD Justru Picu Transaksi Politik Lebih Parah

14 Januari 2026 - 06:08 WIB

Populer POLITIK