INAnews.co.id, Jakarta– Thony Saut Situmorang, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan saat ini, proyek Kereta Cepat Whoosh, dan kinerja KPK dalam sebuah diskusi publik. Kritiknya berangkat dari analisis hukum dan tata kelola proyek strategis.
Saut dengan tegas mempertanyakan legitimasi kepemimpinan nasional dengan retorika, “Bagaimana ada yang bisa menjelaskan bahwa kita sekarang memiliki presiden yang benar?” Pertanyaan ini ia lontarkan setelah menyebut bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi secara hukum hanya diperlukan dua alat bukti, sementara untuk kasus-kasus tertentu, termasuk yang ia maksud, sudah ditemukan lebih dari 50 bukti.
Ia secara spesifik menyoroti proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta (Whoosh). Dengan nada sinis, Saut membantah klaim bahwa proyek ini strategis.
“Yang namanya strategis: sustainable, detail… So, how can you define that this project is strategic for your country? No, tidak sama sekali,” ujarnya, dalam diskusi publik “Skandal Whoosh-Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi”, Rabu (5/11/2025), di Jakarta. Ia menilai proyek ini justru dipenuhi dengan masalah, mulai dari indikasi mens rea (niat jahat) dan actus reus (tindakan melawan hukum), hingga perubahan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Keuangan yang mencurigakan.
Mantan pimpinan KPK ini juga tidak ragu menyasar lembaga yang ia pernah di sana. Ia menyatakan bahwa sejak 2019, KPK telah berubah menjadi lembaga yang “tidak jujur, tidak peduli, tidak disiplin, penakut, tidak berani, tidak adil.” Menurutnya, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK hanyalah hal biasa dan tidak mencerminkan upaya pemberantasan korupsi yang serius.
Saut juga mengingatkan buruknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang hanya berada 3 poin di bawah Nepal. Ia memperingatkan agar situasi ini tidak menjadi pemicu kerusuhan sosial. “Jangan dijadikan sebuah trigger untuk kemudian kita menjadi lebih buruk dengan Nepal,” katanya.
Dalam paparannya, Saut juga menyoroti peran Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebutkan bahwa Luhut dilantik sebagai Menko Maritim pada 27 Juli 2016—tanggal yang sama dengan dikeluarkannya sejumlah figur seperti Rizal Ramli dan Sudirman Said dari pemerintahan. Luhut kemudian ditunjuk untuk “menyelesaikan” proyek kereta cepat pada 2021, namun pada 2025 menyebut ada yang “busuk” dalam proyek tersebut. “Padahal dia di 2019 sudah aktif di situ sebagai Menko Maritim. Ya iya kan?” sindir Saut, menyiratkan kejanggalan.
Di akhir pernyataannya, Saut mendorong publik untuk tidak tinggal diam. Ia meminta Presiden untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. “Kami semua menghormati Anda, Tuan Presiden, tolong naikkan angka indeks persepsi korupsi,” pintanya.
Ia juga memberi tantangan kepada KPK yang telah menyelidiki proyek Whoosh selama hampir setahun. “Bulan depan mereka harus bisa memutuskan siapa yang sebenarnya harus diperiksa,” tegasnya, sambil berseloroh apakah rakyat harus berdemonstrasi setiap hari seperti aksi Kamisan di depan istana.
Dengan gaya khas orang Batak yang blak-blakan, Thony Saut Situmorang menyampaikan kritiknya yang tajam sebagai bentuk kecintaan pada negara, sekaligus peringatan keras bahwa Indonesia berisiko mundur ke belakang jika praktik korupsi dan tata kelola yang buruk terus dibiarkan.
